HARIANTERBIT.CO – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli dalam bentuk apa pun, menjadi program gayung bersambut di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Cirebon, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) pun mendukung program pemberantasan pungutan liar (pungli) dan siap untuk mengawalnya.
Dalam langkah-langkahnya, HIMKI akan melaporkan temuan-temuan (dugaan pungli) terutama dalam proses perizinan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Mebel Rotan dan Bambu HIMKI Alamsyah, agar amanah Presiden RI terlaksana dan berjalan baik di semua bidang pemerintahan.
“Kami sepakat dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait bila ada indikasi pungli di lapangan. Terutama dalam proses perizinan dan lainnya,” tegas Alamsyah.
Pengusaha rotan, khususnya di Kabupaten Cirebon mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat dalam memberantas pungutan liar terutama dalam pengurusan perizinan. Alamsyah mengaku, selama ini para pengusaha terbebani dengan biaya yang cukup besar saat memproses perizinan.
“Saat ini kan tidak ada standar harga yang ditentukan oleh pemerintah. Seharusnya ada itu (standar harga) sehingga para pengusaha di saat mau ngurus izin sudah tahu, karena harganya segitu,” ujarnya.
Menurut Alamsyah, selama ini tidak ada standar harga yang ditentukan dalam proses perizinan. Para pengusaha pun terbebani dengan biaya-biaya yang diminta oleh petugas yang ada di intansi tersebut. Dia berharap pemerintah menetapkan standar harga dalam proses perizinan.
“Akibat biaya besar yang dikeluarkan dalam membuat perizinan. Otomatis nilai jual produknya pun akan tinggi, dan ini yang sulit dalam bersaing,” jelasnya.
Dengan tidak ada standar harga dalam pembuatan perizinan, Dia menduga indikasi pungli makin kuat. “Kalau ada harganya kan jelas, sehingga pengusaha tahu. Kalau ini kan tidak, jangankan masyarakat umum pengusaha saja tidak tahu harga dalam membuat perizinan ini dan itu berapa, inilah yang bisa menyebabkan pungli,” pungkas Almasyah. (nurudin)