HARIANTERBIT.CO – Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengatakan, banyak kelebihan yang didapatkan dengan pengalihan operasional Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang, Bekasi. Salah satunya, keluhan warga sekitar akan lebih mudah ditindaklanjuti.
“Dengan di-take over, kita punya otoritas dalam pengelolaan Bantargebang. Kita bisa langsung respons masyarakat sekitar Bantargebang. Karena kita punya SKPD di dinas,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di TPST Bantargebang, Jl Pangkalan 5, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/7).
Isnawa Adji memberi contoh keluhan warga soal jalan masuk TPST yang rusak. Sebelumnya, keluhan ini akan disampaikan ke pengelola untuk ditindaklanjuti. Namun sekarang, keluhan warga bisa langsung diproses.
Selain itu, jumlah dana kompensasi untuk warga terdampak juga akan ditambah. Jika sebelumnya hanya Rp300 ribu per tiga bulan maka sekarang akan dinaikkan menjadi Rp500 per tiga bulan.
Pemprov DKI juga akan duduk bersama Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi untuk merumuskan bantuan-bantuan yang bisa dilakukan untuk warga sekitar TPST. “Bantuan keuangan kita bisa langsung identifikasi dengan Pemkot Bekasi. Kita akan duduk bersama dengan Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi,” ujar Isnawa.
Pernah Diusir
Sebelumnya truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah diusir dari TPST Bantargebang, Bekasi, karena jumlahnya yang melebihi kerja sama yakni maksimal 2 ribu ton per hari. Kini, tak ada lagi pembatasan jumlah sampah karena Jakarta hanya memiliki satu tempat pembuangan.
“Tidak ada batasan karena Jakarta hanya ada satu tempat sampah,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji setelah kerja bakti di TPST Bantargebang, Minggu (24/7).
Isnawa mengatakan, sebenarnya dalam kontrak kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) memang ditentukan maksimal sampah yakni 2 ribu ton per hari. Hanya saja, jumlah sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang mencapai 7 ribu ton per hari.
“Tapi sekarang masyarakat belum bisa membatasi. Toh mereka (pengelola TPST Bantargebang-red) mendapatkan benefit dari jumlah sampah yang dikirim karena tiping fee (Rp 114.000/ton),” ucap Isnawa.
“Semua ada di perjanjian kerja sama di 2016 maksimal sampah 2 ribu ton per hari dengan asumsi banyak dibangun Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta. Ternyata belum dibangun jadi sekarang otomatis semua sampah ke sini,” sambung Kadis Kebersihan DKI ini.
Soal pembangunan ITF ini, Isnawa mengatakan, Pemprov DKI sudah menerima penawaran dari lima investor untuk pembangunan ITF di Jakarta. Namun, karena waktu pengkajian dan pembuatannya cukup lama, maka untuk sementara pembuangan sampah masih berpusat ke Bantargebang. “Kita ingin maksimalkan di sini (Bantargebang-red) makanya akan kita panggil para ahli,” pungkas Isnawa Adji.(*)
