HARIANTERBIT.CO – Pembahasan dan pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura dihentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetya Edi Marsudi menyampaikan penghentian pembahasan raperda tersebut dengan dasar masih ada proses hukum hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
“DPRD memutuskan pembahasan RZWP3K dihentikan, karena proses hukum OTT masih berlangsung. Kami sembilan Fraksi sudah memutuskan,” ujar Edi di Gedung DPRD Kebon Sirih, Selasa (12/4).
Lebih lanjut, Edi mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera ditindak lanjuti.
