HARIANTERBIT.CO – Agus Chepy Kurniadi, Kabid Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendukung langkah Men-PANRB Tjahjo Kumolo yang akan menindak karyawan terlibat penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, hingga gratifikasi. Menanggapi keterangan resmi Tjahjo Rabu kemarin (8/1/2020), Chepy menyarankan Menhub […]
HARIANTERBIT.CO – Seharusnya Tiongkok segera menarik kapal-kapal nelayan miliknya dari perairan Natuna yang menjadi wilayah Indonesia. Tiongkok harus menghormati kedaulatan Indonesia. Penegasan itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat kepada wartawan, Minggu (5/1/2020). Negara asing, tambahnya, tanpa kecuali, untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk perairan Natuna. Klaim Tiongkok atas perairan Natuna memancing reaksi keras berbagai kalangan. […]
HARIANTERBIT.CO – PD Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) dinilai tak layak mengelola bisnis recehan mengelola parkir. Sesuai dengan tupoksinya, kedua perusahaan plat merah itu masuk ke dalam bisnis yang tidak bisa atau mampu dilakukan oleh swasta. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menyoroti keterlibatan dua BUMD DKI yang tupoksinya bukan […]
HARIANTERBIT.CO – Agus Chepy Kabid Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), menilai pelantikan itu aneh. Kementerian Perhubungan kembali menjadi sorotan publik, menyusul “pengakuan dosa” orang nomer satu di kementerian tersebut, Budi Karya Sumadi. Dalam “pengakuan dosa” yang dirilis 20 Desember lalu, Menhub menyebutkan pelantikan 592 pejabat […]
HARIANTERBIT.CO – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi diduga ditelikung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ir Djoko Sasono MSc. Peristiwa tersebut terjadi Jumat, 13/12/19, saat pelantikan 592 pejabat Administrasi dan Pengawas Kementerian Perhubungan di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Sekjen Djoko adalah melantik Eselon ll yang bukan wewenangnya. Sebab, sesuai […]