PERISTIWA

BARISTA INDONESIA DIMINATI MANCANEGARA

HARIANTERBIT.CO –- Upaya memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan terhadap generasi muda di sektor pariwisata, terutama penciptaan ahli pembuat kopi (Barista), Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK & PPK) sepanjang 2017 telah melatih 600 Barista dalam 25 angkatan. Dalam Pelatihan atau Bimbingan Pra Inkubasi Bisnis In Wall (IB Inwall) Barista yang masing-masih dilasanakan selama […]

BISNIS

PABRIK ROKOK BERTAMBAH, PEKERJA KIAN BERKURANG

HARIANTERBIT.CO – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dinamika industri rokok selalu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah terus mematok kenaikan pendapatan termasuk dari cukai rokok sementara di sisi lain kenaikan cukai rokok berpengaruh pada pertumbuhan dan tantangan ketenagakerjaan pada industri rokok yang melibatkan ratusan ribu pekerja, baik yang terkait langsung maupun […]

PERISTIWA

SOSIALISASI ALZHEIMER BELUM OPTIMAL

HARIANTERBIT.CO – Kelompok Sosial Peduli  Alzheimer Indonesia – Belanda berjanji akan akan membawa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ke Eropa dalam rangka menimba ilmu pengetahuan dan kerja kerjasama dengan negara-negara Eropa dalam mengatasi permasalahan alzheimer di Indonesia. Hal itu dikemukakan Amalia, koordinator Alzheimer Indonesia wilayah Belanda ketika mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 […]

DAERAH

BBPP LATIH MASYARAKAT DESA LONTAR BANTEN

HARIANTERBIT.CO – Dalam rangka mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) menyelenggarakan program pembinaan kepada beberapa desa dengan pola pelatihan, konsultasi dan pendampingan. Kali ini, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menjadi tempat implementasi konsep pembinaan desa produktif karena daerah ini memiliki potensi Sumber Daya […]

PERISTIWA

GUBERNUR WAJIB TETAPKAN UMP 2018

HARIANTERBIT.CO — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan penetapan upah minimun provinsi (UMP) 2018 menjadi kewenangan Gubernur dan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik […]