HARIANTERBIT.CO – Mendapat kritikan dari luar dan cibiran dari dalam negeri, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump terus mendapat kecaman.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam lembaga bentukan Amerika (AS)itu, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI KH. M. Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina.
Dikutip media ini melalui MUI Digital, Kamis (29/1/2026), Nafis meminta secara tegas kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH. Cholil Nafis dalam akun X milik pribadinya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina.
Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tersebut tidak ada negara Palestina.
Lebih lanjut Kiai Cholil menerangkan, keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. “Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.
Terkait bayaran keanggotaan ini, Menlu RI Sugiono, menjelaskan dana tersbebut bukanlah sebagai membership fee, tapi lebih berupa iuran sukarela keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang kabarnya mencapai US$1 miliar atau Rp16,7 triliun.
Selain MUI, kritik juga datang dari Amnesty International Indonesia (AII). Lembaga Masyarakat Sipil ini melontarkan kritik keras, menyebut langkah Indonesia “membebek” pada inisiatif Trump, yang dinilai tidak akan membawa keadilan bagi Palestina.
Board of Peace (Dewan Perdamaian) adalah organisasi internasional yang diluncurkan Trump Januari 2026 di Davos, Swiss, yang bertujuan mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza, dengan keanggotaan termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Turki.
Namun, inisiatif ini mengundang pro-kontra, di mana pemerintah Indonesia melihatnya sebagai opsi diplomasi, sementara pengamat khawatir akan efektivitas dan motif aslinya.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof. Sudarnoto.
Prof. Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak ‘perdamaian semu’ sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius.”
“Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Prof Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Namun, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia.
“Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” kata dia (lia)
