SOFYAN DJALIL: UU CIPTA KERJA MEMUDAHKAN PENGURUSAN PERIZINAN BAGI UMKM

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/11/2020). Beleid ini tercatat sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Publik pun sudah bisa melihat naskah UU Cipta Kerja karena telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Karena seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memudahkan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selama ini banyak perizinan yang dirugikan adalah orang kecil.

Mereka tidak mampu menerobos pengurusan izin yang begitu rumit. Sebaliknya, kalangan orang kaya dengan mudah bisa menpatan seribu izin yang mereka butuhkan.

Kehadiran UU Cipta Kerja membuka kemudahan bagi orang-orang kecil dalam pengurusan izin yang selama ini seperti tembok tebal yang sudah untuk ditembus.

“Yang paling dirugikan orang kecil dalam pengurusan izin sehingga bisnis UKM tidak mampu menerobos izin yang begitu rupa. Sebaliknya sangat berbeda jauh dengan orang kaya tidak pernah mendapat kendala apa apa,” kata Sofyan dalam livestreaming pada Kamis (5/11/2020).

Karena banyaknya aturan perizinan berusaha itu mengakibatkan UMKM tidak dapat berkembang akibat terhambat banyak kendala masalah perizinan.

Dijelaskan Sofyan A Djalil, bukan hanya saja dibebaskan semata mata, beleid itu juga mengatur tingkatan risiko dalam perizinan berusaha. Artinya, jika usahanya berisiko tinggi, beberapa persyaratan wajib dipenuhi.

Sebaliknya, jika usaha tersebut berisiko menengah harus memenuhi standar. Bahkan jika usaha yang dijalankan berisiko kecil, kata Sofyan, pengusaha dapat dengan mudah menjalankannya tanpa harus mengikuti persyaratan berbelit-belit.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah akan membebaskan kreativitas masyarakat Indonesia dalam berusaha. Pemberian kemudahan perizinan berusaha, lanjut Sofyan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Bahkan Sofyan meyakini, lima sampai 10 tahun ke depan, pengusaha-pengusaha yang dibina Menteri Koperasi dan UMKM ini akan naik kelas. Mereka meminta agar Pemerintah Indonesia memberikan tanah dalam kurun waktu 20-30 tahun dengan harga murah agar dapat mengekspor barang tersebut ke luar negeri.

Namun, menurut Sofyan, pemerintah tidak memiliki tanah yang cukup untuk membuat perusahaan smartphone itu mendirikan usahanya di Indonesia, sehingga tidak terlaksana.

Ditegaskan Sofyan, kehadiran bank tanah secara otomatis pemerintah memberikan tanah kepada perusahaan apabila dapat membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. (omi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *