HARIANTERBIT.CO – Pemerintah Indonesia berencana memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Dengaan adanya perpanjangan masa bantuan dana otsus tersebut diharapkan dapat membawa angin positif bagi pembangunan di tanah Papua.
Terkait rencana pembangunan berkelanjutan di Papua, pemerhati Papua dan Politik Global, Prof Dubes Imron Cotan, menanggapi secara positif. Hanya saja Cotan mengingatkan perlu adanya pengawasan intens dalam penyaluran dana otsus tersebut.
Adanya penolakan dari masyarakat setempat terkait pembangunan yang berjalan di Papua, menurut Cotan, hal itu merupakan salah satu indikasi bahwa hasil pembangunan tersebut tidak dirasakan secara merata.
“Agar penggunaan dana otsus Papua bisa maksimal maka harus kuat dalam pengawasan secara internal. Namun juga eksternal melalui KPK, BPK, kepolisian dan kejaksaan,” ujar Cotan usai mengikuti “Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID)” dengan tema “Dana Otsus Untuk Membangun Papua” di Jakarta, Sabtu (19/9/2020).
Menurutnya, pengawasan dalam penggunaan dana otsus Papua belum menunjukkan hasil maksimal. Adanya penyelewengan dana otsus mengakibatkan masyarakat tidak bisa menikmati haknya. “Kondisi ini dimanipulasi untuk kegiatan yang dikategorikan mengganggu ketertiban,” ujar Cotan lagi.
Ia menambahkan, melalui Inpres Pengelolaan Dana Otsus, pengawasan bisa dilakukan dari luar. Agar lebih efektif, menurutnya, pemerintah bisa memberi peran lembaga adat. Setidaknya, terdapat tujuh wilayah adat Papua yang bisa dilibatkan dalam penggunaan dana tersebut.
“Dengan pemerintah turut serta melibatkannya, diharapkan dana otsus bisa maksimal, sehingga benar-benar dirasakan hingga ke tataran masyarakat akar rumput. Terlebih lagi bisa memberi kontribusi yang positif kepada pembangunan Papua yang lebih baik,” paparnya.
Dikatakannya, untuk keberlangsungan perpanjangan dana otsus Papua tergantung negoisasi. Ia menyebutkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat cukup besar untuk Papua dengan populasi masyarakat juga kecil.
“Kita sudah dengar pemaparan dari pendeta (Ketua dan Sekretaris FKUB Jayawijaya-red). Kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas nanti akan digunakan wali kota, bupati, gubernur Papua. Bukan untuk tujuan empat sektor itu,” tegasnya.
Dubes Imron Cotan mengatakan, ada empat sektor yang masih harus dikembangkan di tanah Papua, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. (arya)
