KASUS

SEMBILAN PEGAWAI DARI TIGA BANK DIPANGGIL KPK JADI SAKSI KASUS RTH KOTA BANDUNG

HARIANTERBIT.CO – Sembilan pegawai dari tiga bank, yakni Bank Jabar Banten (BJB), Bank Bukopin dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dipanggil penyidik KPK. Para pegawai tiga bank itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013.

Sembilan saksi dari bank, yakni tiga pegawai Bank Jabar Banten (BJB) Nena Prachwati, Ria Mutiasari, dan Ade Lisdiana, empat pegawai Bank Bukopin Hendrawati, Elsa Lisnawati, Fitria Astaloka, dan Tintin Gustini, serta dua pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Yudi Winaya Yogapranata dan Cheryya Agustina. “Dipanggil untuk tersangka DS (wiraswasta),” kata Plt Juru Bicara KPK Alj Fikri, Rabu (16/9/2020).

Pemeriksaan saksi tersebut akan diperiksa di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Selain itu, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya, yakni Camat Cilengkrang 2012 (PPAT sementara) Wawan Ahmad Ridwan, Camat Cilengkrang 2013 (PPAT sementara) Indra Respati, Camat Rancaengkek 2013 (PPAT sementara) Haris Taufik, Camat Cibiru 2015 (PPAT sementara) Zamzam Nurzaman dan PPAT Dian Gandirawati.

Sementara DS telah diumumkan sebagai tersangka pada 21 November 2019. Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah.

Pembelian lahan itu diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kadar Slamet dan DS. Proses pengadaan dengan perantara DS dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung ES.

ES telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. ES memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu DS dalam proses pengadaan tanah tersebut.

DS kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada DS. Namun, DS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga DS diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada ES yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka DS. (omi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *