KASUS

MENDAPAT JAMINAN KEADILAN HUKUM, NASABAH KORBAN INVESTASI BODONG APRESIASI KAPOLDA METRO JAYA

HARIANTERBIT.CO – Para nasabah yang tergabung dalam paguyuban korban investasi bodong PT MPIP/PT MPIS dan PT OSO Sekuritas Indonesia, yang telah melaporkan ke Polda Metro Jaya, kini dapat bernafas lega.

Setidaknya usai bertemu langsung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Nana Sudjana, yang didampingi Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Roma Hutajulu, Senin (8/6/2020), telah mendapat jaminan, bahwa penanganan kasus yang dilaporkan akan tegak lurus sesuai alat bukti yang ditemukan penyidik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi penyidik.

“Kami sudah lega kini, ada harapan keadilan dan hukum ditegakkan. Karena sebelumya telah berprasangka buruk kepada penyidik, kami mohon maaf kepada Bapak Kapolda Metro Jaya,” kata Susanto, juru bicara korban investasi bodong perusahaan OSO Group, dalam siaran tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co, Senin (8/6/2020).

Kasus investasi bodong perusahaan OSO Group ini menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Kepala negara diimbau agar turun tangan membantu mengembalikan uang nasabah PT MPIP, yang nilainya mencapai Rp8 triliun.
Pada cover Majalah Gatra tertulis ‘Skema Ponzi’ dilihat dari arti di Wikipedia adalah modus investasi atau ‘investment fraud’.

Para nasabah pun mengurungkan niatnya menggelar demo di depan Istana, setelah bertemu Kapolda Metro Jaya. Korban R dengan tegas meminta Kapolda Metro Jaya agar menangkap dan menahan para oknum pembuat skema Ponzi ini.

“Pada awal sungguh menggiurkan, saat menggerakkan hati para nasabah, dinyatakan uang yang disetor guna membiayai proyek properti, ternyata untuk skema Ponzi, dengan gali lubang tutup lubang, di sini kami merasa tertipu,” ujar korban R.

Sementara itu, Advokat Alvin Lim SH, MSc, CFP dan tim kuasa hukum para korban, mengapresiasi Kapolda dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya yang sudah mau memfasilitasi para korban untuk menyampaikan aspirasi dan berjalan tegak lurus menangani laporan polisi (LP) secara hukum yang berlaku.

“Terima kasih atas audiensi para korban Mahkota Raja Okto dengan Bapak Kapolda, Direktur Kriminal Khusus, Kasubdit yang sudah mau mendengarkan aspirasi para korban dan menjamin bahwa semua laporan polisi akan berjalan lurus tajam sesuai Undang-undang. Hal ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dan bisa menjadi contoh polisi yang promoter,” kata Alvin.

Tatkala para korban diwawancara oleh awak media, kenapa tidak ikut PKPU, dengan lugas menjawab untuk apa memilih jalur PKPU? Sejak awal sudah terindikasi ada iktikad tidak baik. PKPU hanya taktik ‘buying time’, dan bertujuan menghilangkan unsur pidana.

Para korban yang ikut PKPU akan kecewa, karena tidak terdapat kejelasan mengenai aset yang dimiliki PT MPIP. Adalah tidak logis, perusahaan yang tidak operasional dan minim aset dapat membayar kerugian para nasabah sebesar Rp8 triliun.

Korban lain menjawab, perdamaian hanya bisa diwujudkan apabila direksi PT MPIP ada iktikad baik. Dari awal hati para nasabah telah digerakkan sedemikian rupa, dengan janji-janji manis keluar dari mulut Raja Sapta Oktohari di atas panggung dalam acara Mahkota Vaganza.

Perusahaan bakal meraih untung dari 50 miliar hingga puluhan triliun rupiah. Nyatanya uang para nasabah malah dibuat ‘Ponzi Scheme’. Parahnya lagi, para nasabah diimingi, selain mendapat bunga, akan diberikan pula dividen oleh Raja Sapta Oktohari. Namun kenyataannya bukan hanya tidak dapat dividen, modal pokok para nasabah pun tidak dikembalikan.

Pengamat ahli pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Dwi Seno Wijanarko, menjelaskan kepada media, ‘mens rea’ perbuatan dugaan pidana Raja Sapta Oktohari telah terang benderang dalam tayangan video pada bulan November 2019, yang membujuk rayu, menggerakkan hati para calon nasabah yang hadir agar memasukkan dana ke PT MPIP miliknya, dengan mengatakan akan memberikan deviden selain dapat bunga.

Telah memenuhi unsur bujuk rayu dan rangakaian kebohongan pada Pasal 378 tentang Penipuan. Ditambah dengan tidak dikembalikannya dana para pelapor ketika jatuh tempo, memenuhi unsur penggelapan yang ada ‘di dalam kekuasaannya’ dengan ‘mendaku’ uang milik orang lain, dalam hal ini kepunyaan para nasabah, sesuai Pasal 372 KUH Pidana Penggelapan.

“Apalagi perusahaan menarik dan menghimpun dana masyarakat, dengan hanya memiliki izin perusahaan properti, jelas melanggar hukum,” ungkap Dwi. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *