KASUS

PENGAMAT: PROYEK TENDER DI DPR DIDUGA SARAT ‘PERMAINAN’, LAPORKAN KE KPK

HARIANTERBIT.CO – Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih membudaya di lingkungan proyek yang digelar pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, yakni dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari sumber informasi yang diperoleh wartawan telah terjadi indikasi dugaan KKN dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Indikasi dugaan tersebut dilakukan dengan cara; pertama, dugaan mempersulit bahkan tidak diberikannya surat dukungan kepada beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses lelang tersebut oleh pihak prinsipal barang elektronik.

Hal tersebut dilakukan karena pihak Kesetjenan DPR RI diduga sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak prinsipal barang elektronik dan mengarah kepada satu merek barang untuk empat jenis barang elektronik.

Kedua, memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran yang tinggi dengan menggagalkan peserta lelang yang jauh lebih rendah harga penawarannya, hanya karena alasan kesalahan penulisan nama di dalam surat dukungan yang dikeluarkan oleh prinsipal barang elektronik, sementara pihak prinsipal sudah mengakui kesalahannya dan merevisi ulang surat dukungan tersebut.

Dalam hal ini, menurut aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bukan merupakan kesalahan yang substansial dan seharusnya dilakukan proses verifikasi kepada peserta lelang tersebut.

Ketiga, memuluskan dan menetapkan sebagai pemenang kepada salah satu peserta lelang yang tidak memenuhi syarat pada saat pembuktian verifikasi dokumen penawaran.

Keempat, tidak adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pihak Setjen DPR RI dalam melaksanakan proses lelang tersebut terbukti dengan segala cara memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran tertinggi di setiap paket lelang.

Kelima, terjadi monopoli barang dalam bentuk barang elektronik dan spring bed dengan hanya mengarah kepada satu merek produk tanpa mempertimbangkan produk lokal dalam negeri sendiri.

Menyikapi dugaan tersebut, pengamat kebijakan publik dan kelembagaan negara, Andi Iskandar, mengatakan, persoalan lelang pengadaan di lingkungan DPR yang diduga sarat KKN dan pemborosan anggaran bukanlah hal baru.

Dalam pengamatan Andi, banyak proyek di DPR selalu disertai dengan permainan, baik panitia lelang maupun pejabat setingkat sekjen, dan hal itu bukan barang baru bagi lingkungan DPR, karena selalu seperti itu.

“Karena itu, KPK harus supervisi kesekjenan dan panitia pengadaan di DPR RI. Jadi jangan anggota DPR-nya saja yang dipantau, KPK juga harus memantau dan monitor kelembagaan kesekjenan DPR dan MPR,” kata Andi, Jumat (5/6/2020), saat keterangannya yang diterima HARIANTERBIT.co.

Menurut Andi, pengawasan diperlukan karena banyak ‘permainan’ yang merugikan negara.
“Karena di situ banyak permainan. Anda boleh cek itu di mana setiap kegiatan pekerjaan selalu begitu, diduga jadi sarang penyamun. Anehnya anggota DPR-nya banyak yang nggak tau kelakuan staf di situ. Karena itu segera laporkan ke KPK,” ujarnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *