KASUS

KCN BERHASIL ATASI DUGAAN KOLABORASI PIHAK YANG INGIN MEMPAILITKAN

HARIANTERBIT.CO – Direktur Utama (Dirut) PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengaku sedikit lega usai mengikuti rapat perdamaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Pasalnya, ia merasa telah berhasil melalui dugaan upaya mempailitkan perusahaannya yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dari enam kreditur yang bersengketa dengan KCN, empat di antaranya menerima proposal perdamaian yang diajukan perusahaan itu. Para kreditur yang menerima proposal perdamaian mewakili suara sebanyak 88,43 persen, sementara yang tidak setuju hanya 11,57 persen.

Mereka menyetujui pembayaran tagihan kreditur hanya pembayaran pokoknya saja, sementara bunga dan denda tak diterima. “Karena dari hasil voting hari ini, KCN sudah berhasil mengatasi pihak-pihak yang memang berusaha dengan dugaan kolaborasi mempailitkan perusahaan,” kata Widodo, usai rapat.

Ia pun menjawab tudingan pihak yang menolak berdamai, Juniver Girsang dan Brurtje Maramis, yang menyebut adanya penggelembungan tagihan, dengan tujuan meningkatkan persentase suara kreditur terafiliasi. Persentase suara yang tinggi tersebut, dituduh dipakai untuk menguasai suara mayoritas, saat voting untuk memutuskan diterima tidaknya proposal perdamaian PT KCN oleh para kreditur.

“Kemarin dalam rapat PKPU pada Senin (11/5/2020), dijelaskan oleh pihak pengurus bahwa tagihan KBN sampai pada batas akhir yaitu pada tanggal 17 April 2020 yaitu Rp114 miliar. Lalu tiga hari kemudian pada 20 April masuk lagi tagihan baru sebesar Rp1,5 triliun, jadi total tagihan pihak KBN sebesar kurang lebih Rp1,6 triliun lebih,” ujarnya.

“Jadi pertanyaanya, apakah hal ini juga termasuk penggelembungan? Ini harus rekan-rekan wartawan tanyakan juga ke pihak KBN. Menurut saya ini sesuatu hal yang serius, karena saya dilaporkan oleh pihak KBN kepada kepolisian,” sambung Widodo.

Pihaknya sangat mengapresiasi sikap tegas dan lugas hakim pengawas serta tim pengurus, yang merumuskan apa yang diputuskan dalam rapat kreditur PKPU hari ini. Widodo berterima kasih kepada mereka dan media massa yang terus mengawal kasus.

Dengan raihan ini, Widodo pun berharap hasil positif didapat pada sidang lanjutan esok. “Yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu berkaca pada sidang PKPU hari ini, maka sidang pembacaan keputusan PKPU oleh majelis hakim besok Kamis (14/5/2020) semoga membawa kebaikan bagi dunia investasi,” katanya.

“Terima kasih kepada Hakim Pengawas Yang Mulia Bapak Makmur SH, MH, serta pengurus Bapak Arief Patramijaya serta timnya. Juga peran media sangat besar sebagai edukasi kepastian hukum bagi dunia investasi khususnya proyek strategis nasional non-APBN/APBD bidang tol laut,” kata Widodo Setiadi, dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co, Rabu (13/5/2020).

Widodo menilai, sesungguhnya KCN tak layak untuk di-PKPU-kan, mengingat perusahaan tersebut dianggapnya tak pernah wanprestasi. “Namun kalau kita cermati statement-statement dan laporan ke Polda Metro Jaya oleh pihak PT KBN dengan alasan bahwa pihak KCN menggelembungkan aset. Kalau itu yang menjadi dasar laporan, berarti perlu dipertanyakan kepada pihak KBN, apakah KBN sebagai pemegang saham memang menginginkan perusahaanya pailit? Ini saya rasa perlu dipertanyakan. Kita semua mengetahui pemerintah saat ini sibuk menghadapi pandemi Covid-19 lalu bagaimana RAPBN/APBN kita begitu banyak yang tergerus, dan diminta oleh Bapak Presiden pihak swasta untuk ikut berperan aktif membangun negeri,” tuturnya.

KCN sendiri berencana menempuh jalur hukum menyikapi laporan KBN ke Polda Metro Jaya. Upaya hukum balik dilakukan apabila tuduhan-tuduhan KBN terhadap KCN tidak terbukti. “Untuk kita ketahui bahwa proses PKPU ini bukan serta-merta dilakukan tanpa melalui prosedur hukum. Jadi tidak mungkin suatu proses tagihan dapat diterima tanpa memiliki faktor pendukung yang jelas,” ujar kuasa hukum KCN, Agus Trianto.

Agus pun berpandangan, pernyataan dari tim kuasa hukum pemohon saat rapat, yang mengaitkan proses PKPU dengan pelaporan KBN terhadap KCN kepada pihak kepolisian, dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum PKPU saat ini.

Sebab, proses PKPU telah melewati jalan yang panjang, ada proses pengajuan tagihan, dan disertai dasar-dasar pendukung yang jelas. Sehingga pengurus pun secara kredibel dan cermat melihat apakah tagihan tagihan memang benar adanya.

“Kemudian ada tahap proses verifikasi, kalau tidak ada faktor dasar pendukung tidak akan mungkin diterima. Salah satu contoh tagihan yang diajukan oleh pihak PT KBN jelas bahwa tidak ada dasar hukumnya, baik itu tagihan deviden dan tagihan potensi utang,” kata Agus.

“Jadi kami anggap bahwa ini dapat diduga pelanggaran ini adalah suatu bentuk contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) oleh pihak KBN terhadap proses PKPU. Kita melihat KBN tidak menghargai PKPU yang sudah menjalankan tugasnya begitu panjang, terkait dengan itu maka kami sampaikan di dalam rapat di hadapan yang mulia hakim pengawas bahwa pihak kuasa hukum KBN yang meminta hakim pengawas melihat laporan mereka terhadap KCN di kepolisian, saya rasa itu buka domain PKPU untuk membahas adanya dugaan tindak pidana,” sambungnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *