KASUS

ADA DUGAAN KOLABORASI PIHAK TERTENTU YANG INGIN PAILITKAN PT KCN

HARIANTERBIT.CO – Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengatakan, bahwa ada dugaan kolaborasi pihak-pihak tertentu yang ingin mempailitkan PT KCN. Demikian diungkapkan Widodo Setiadi dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5/2020).

Di hadapan Hakim Pengawas Makmur SH, MH dan tim pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di antaranya Arief Patramijaya serta para debitur, Widodo mengatakan, bahwa agar semuanya lebih jelas di hadapan Hakim Yang Mulia. Karena kami (KCN-red) ada persoalan dengan pihak PT KBN.

“Kami ada perselisihan (dispute) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Jangan ada pihak yang coba bermain di air keruh atau dengan kata lain ada dugaan kolaborasi untuk mempailitkan perusahaan,” kata Widodo, saat dalam persidangan.

Contoh, lanjut Widodo, pihak KBN memasukkan tagihan di hari setelah tanggal batas waktu dengan nilai Rp1,5 triliun. Ini yang membuat kami heran, kenapa? Harusnya pemegang saham tidak ingin perusahaanya pailit atau PKPU.

“Tapi ini justru sebaliknya, itu yang dilakukan oleh pihak KBN mengajukan tagihan-tagihan dalam proses PKPU,” ujarnya.

Usai persidangan berlangsung, Widodo kepada wartawan kembali menegaskan, bahwa sebagai bentuk komitmen dan niat baik kami, maka kami dari KCN membawa uang cash (tunai) dan diperlihatkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengawas. Uang tersebut untuk pembayaran para kreditur. Hal itu disampaikan oleh
Widodo juga menjelaskan bahwa para pihak pemegang saham tidak ada yang dirugikan.

“Sebetulnya kalau para pemegang saham tidak ada yang dirugikan, hal yang sama juga saya sampaikan dalam ruang persidangan PKPU, karena kita semua mengetahui bahwa proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda merupakan proyek strategis nasional non-APBN/APBD,” ungkap Widodo.

Selanjutnya, kata Widodo, supaya publik mengetahui bahwa PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak pernah menyetor untuk pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda.

“Jadi kami sampaikan bahwa potensi atau deviden yang akan dibagi setelah RUPS dilaksanakan itu tidak akan hilang,” katanya.

Dalam proses PKPU ini, jelas Widodo, kami akan tetap konsen. Tetapi kami harus berusaha sekuat tenaga agar KCN ini tidak pailit.

“Karena kalau kita baca stetement atau pernyataan pihak KBN itu sangat merugikan dan menyudutkan kami (KCN). Apalagi kamu baru saja membaca berita di beberapa media bahwa kami dilaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini ke Polda Metro Jaya,” imbuh Widodo, dalam siaran tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co.

Dalam kesempatan itu juga Widodo mengatakan, kalau betul itu semua dilakukan oleh KBN, itu semua seperti melakukan untuk menghindari pailit dengan kata lain apakah KBN berharap KCN pailit? Itu perlu dipertanyakan kepada pihak KBN.

“Karena menurut saya, harusnya KBN sebagai pemegang saham ikut membantu KCN menghadapi apa yang sedang dihadapi perusahaan di PKPU saat ini. Dalam persidangan tadi saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah merasa wanprestasi terhadap Bapak Juniver Girsang. Kenapa? Karena apa yang ditagih ini adalah sukses fee sementara untuk lawyer fee-nya KCN sudah bayar sebesar 250.000 dolar AS,” ujar Widodo.

Oleh karena itu, kata Widodo, tidak ada pihak pihak lain yang ikut mendompleng dalam urusan PKPU ini. Hal itu juga saya sampaikan kepada forum sidang tadi di hadapan Yang Mulia Hakim Pengawas Makmur SH, MH serta pengurus. Kalau itu ada yang dompleng dalam PKPU ini ada dugaan kolaborasi. Artinya ini bagaimana ‘going’ konsen karena ada banyak bahkan ribuan orang yang menggantungkan nasibnya pada pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda. Apakah itu karyawan, pengguna jasa termasuk dari turunan para pengguna jasa itu.

“Jadi seharusnya kita berpikir bagaimana keberlangsungan pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda apalagi negara saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19, lalu keterbatasan anggaran dan RAPBN. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak bagaimana caranya bersama-sama membangun pelabuhan ini dan tidak merugikan semua pihak,” ungkap Widodo.

Karena, kata Widodo, kalau KCN terjadi pailit yang rugi cuman KBN, KTU termasuk negara juga rugi, semua pihak yang ada dalam proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda itu rugi. Jadi harapan kami dari KCN, ungkap Widodo, agar segera diselesaikan. Kami dari pihak KCN seperti yang kita saksikan bersama, bahwa kami wujudkaN itikat baik kami memperlihatkan bukti uang cash (tunai) dan disaksikan oleh Yang Mulia Hakim Pengawas.

“Dengan itu harusnya pemohon bisa terima karena mengenai bunga dan dendaksn tidak ada dalam perjanjian,” katanya.

Dalam rapat terbuka yang digelar pada Senin (11/5/2020) itu dibacakan ada empat kreditur yang menerima rencana damai yang diajukan oleh KCN sesuai dengan daftar tagihan yang diterima oleh pengurus PKPU yakni PT Karya Kimtek Mandiri, PT Pelayaran Karya Tehnik Operator, PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Ada dua kreditur yang ditolak terkait bunga dan denda yakni tagihan yang diajukan oleh Juniver Girsang dan Brurtje Maramis sebagai pihak ketiga yang menerima hak tagih dari mantan kuasa hukum PT KCN tersebut. Pasalnya bunga dan denda tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.

Sementara satu kreditur lainnya yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ditolak sepenuhnya oleh debitur untuk tagihan senilai Rp114,22 miliar dan tagihan tambahan senilai Rp1,55 triliun, yang diajukan pada 20 April 2020, setelah masa akhir pendaftaran yang ditetapkan pada 17 April 2020.

“Khusus untuk KBN terkait tagihan karena pengurus dan hakim pengawas belum mengambil sikap, tagihannya diterima atau ditolak, maka untuk sementara terhadap KBN, hakim pengawas dan pengurus menyampaikan statusnya harus menunggu tagihan tetap yang akan dirumuskan oleh hakim pengawas dan pengurus,” ujar Hakim Pengawas Makmur dalam rapat perdamaian.

Lebih lanjut dijelaskan Makmur, untuk kelanjutan pembahasan atas keberatan Juniver Girsang dan pihak ketiga Brurtje Maramis serta KBN akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya yang akan dijadwalkan pada Rabu 13 Mei 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya sidang PKPU tersebut dipimpin oleh Hakim Pengawas Makmur SH, MH. sejumlah kreditur yang sudah mendaftarkan tagihannya, termasuk perwakilan dari pihak Juniver Girsang. Ada tujuh pemohon atau kreditur yang diumumkan oleh pengurus yaitu; Juniver Girsang, Brurtje Maramis, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Kimtek Mandiri (KKM), PT Pelayaran Karya Tehnik Operator (PKTO), PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Adapun besaran nilai penangguhan yang diajukan yakni, Juniver Girsang 1.148.400 dolar AS, Brurtje Maramis 106.000 dolar AS, dan PT KBN Rp114.223.023.336. PT KKM sebesar Rp1.848.000.000, PT PKTO sebesar Rp8.382.000.000, PT KTU sebesar Rp233.622.814.748, dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office sebesar 3.650.000 dolar AS.

“Setelah batas akhir pengajuan tagihan, ada tambahan tagihan yang diajukan oleh PT KBN senilai Rp1.546.710.100.000,” papar Arief Patramijaya selaku pengurus dalam ruang sidang pada Senin (4/5/2020) lalu. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *