DAERAH PERISTIWA

MAHASISWA DEMO DISDUKCAPIL PANDEGLANG

HARIANTERBIT.CO – Adanya sebanyak 49.000 KTP bermasalah yang Nomor Induk Kependudukannya(NIK) tak valid, hasil kinerja oknum Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga tidak bisa terbaca oleh server di pemerintah pusat.

Berdampak buruk pada pemegang KTP. Terutama jika warga yang memiliki KTP tersebut akan mempergunakannya dalam hal-hal kegiatan yang berhubungan dengan perbankan maupun pencairan bantuan dari pemerintah maupun pemilu dan lain sebagainya.

Sehingga mengundang
sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu (GEMPA) meskipun dalam situasi menjalankan ibadah puasa dan tengah hebohnya pandemi covid 19, mereka tetap turun ke jalan dan langsung menggelar aksi unjuk rasa(berdemo) di depan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Disdikcapil) Kabupaten Pandeglang, pada senin (4/5/20).

Uniknya aksi demo tersebut, diwarnai dengan teatrikal membakar KTP yang tidak valid, dan membakar berkas fakta integritas karena perwakilan dari pegawai Disdukcapil Pandeglang lambat untuk hadir menghampiri para pendemo.

Kordinator lapangan, Entis Sumantri, kepada wartawan menuturkan, dengan adanya 49 ribu NIK tidak valid yang tak terbaca oleh server pusat, belum terkoneksi dengan pemerintah pusat.Dengan demikian maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, telah gagal dalam menjalankan pelayanan publik dengan baik.

“Kami menilai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat buruk. Hal ini dengan adanya data NIK tidak valid, maka kami mendorong untuk memperbaiki pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini disdukcapil Pandeglang” ujarnya.

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, H. Tb Agus mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki pelayanan dan data NIK yang bermasalah tersebut dengan timnya agar seceparnya terselesaikan. Bahkan pihaknya mengakui,
ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah kesalahan petugas yang mendata di lapangan.

” boleh jadi ada yang salah pengetikan,atau bisa juga kesalahan format penulisan pengajuan, tapi saat ini pihaknya masih breakdown. yang 49.000 ini apakah betul semuanya terdapat NIK yang tidak valid, kami mohon dukungan, dan ini akan dilakukan penghitungan data by sistem , agar permasalahannya segera terselesaikan” ujarnya.

Anggota DPRD Pandeglang Komisi 1 Fraksi Partai Amanat Nasional,  Candra Angga Rahmayanda mengatakan Dalam hal ini pihak Disdukcapil harus melakukan perbaikan secara cepat terkait dengan adanya masalah NIK mengingat NIK, pasalnya sangat vital.

“Kami dalam hal ini komisi 1 akan terus melakukan pengawasan terkait dengan perkembangan atau kemajuan dalam perbaikan masalah NIK,” tutupnya.

(AsepWE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *