DAERAH

KEJARI MINTA OPD DI LEBAK TRANSPARAN SALURKAN DANA COVID-19

HARIANTERBIT.CO – Kepala Pelaksana Tugas (Plt) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daereh (DPKAD) Kabupaten Lebak Budi Santoso menyebut, sampai saat ini dana ‘refocusing’ anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan ekonomi di Kabupaten Lebak berjumlah Rp160,35 miliar. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut nanti akan dikelola masing-masing OPD di Kabupaten Lebak.

Budi Santoso

“Itu untuk semua OPD. Kalau mekanisme penerimaan, silakan nanti kawan-kawan media bisa komunikasi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lebak, karena mereka yang mengetahui dan mempunyai data. Kita pastikan akan transparan,” ucap Budi kepada awak media, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi (Kajari) Lebak Edi Winarko meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lebak agar transparan dalam penyaluran anggaran ‘refocusing’ bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Corona. Menurut Edi, bantuan JPS yang sudah dianggarkan oleh pemerintah tersebut harus tetap sasaran.

“Anggaran bantuan JPS di Kabupaten Lebak berjumlah Rp160,35 miliar, itu anggaran yang sangat luar biasa dibandingkan dengan Kota Tangerang yang berjumlah Rp95 miliar. Padahal kita ketahui, Kota Tangerang merupakan daerah zona hijau. Anggaran yang dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran,” tandas Edi Winarko, Sabtu (2/5/2020).

Edi berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam implementasi penyaluran anggaran dana Covid-19 untuk warga yang terdampak tidak ada penyimpangan seperti contoh di daerah lain yang memang pernah terjadi. Edi mencontohkan, pelanggaran-pelanggaran yang rentan terjadi bisa saja dari segi pengadaan-pengadaan barang mulai dari alat pelindung diri (APD), masker, dan lain-lain.

“Bisa saja dari pengadaan dari alat kesehatan seperti sudah kedaluwarsa terus dibeli, semoga untuk di Kabupaten Lebak tidak terjadi,” terang Edi.

Tak hanya itu, Kejari Lebak juga menyoroti sejumlah posko pemantauan yang ada di setiap perbatasan akses masuk ke Kabupaten Lebak. Menurut Edi, mekanisme kerjanya harus jelas dan seperti apa model pelaporan setiap harinya. Karena mereka yang berjaga anggaranya besar dalam setiap harinya.

“Ada 10 pos penjagaan di setiap perbatasan Kabupaten Lebak, mereka yang saat ini berjaga di pos check point itu terdiri dari TNI, Polri, BPBD, petugas kesehatan dari puskesmas terdekat dan Dishub. Mereka yang berjaga kan per satu orang Rp 100 ribu. Nanti petugas yang bertanggung jawab harus profesional seandainya ada petugas dari setiap pos yang tidak jaga jangan sampai dihitung dan dibayar,” tegas Edi.

Edi menyebut, pihak Kejari dalam hal penanganan anggaran Covid-19 hanya mendampingi dari segi hukum. Sementara kata Edi untuk pelaksanaanya dia tidak mengetahui secara detail.

“Kalau ada permasalahan hukum, nanti kita yang akan menanganinya, kalau ada kendala-kendala di lapangan tentu harus diminimalisasi. Jangan sampai tumpang-tindih dana penyaluran dan data-data penyaluran bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Edi.

Masih kata Edi, pihaknya berharap kepada BPBD dan Dinas Koperasi atau OPD lain bisa memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Lebak. Menurutnya, mereka yang memang berprofesi menjadi pengusaha nasi bisa diajak kerja sama dalam pengadaan makanan untuk petugas yang berjaga.

“Nanti itu kan bisa memakai jasa petugas katering untuk mengadakan makanan bagi petugas yang berjaga di masing-masing pos penjagaan. Jadi perputaran uang di Kabupaten Lebak meski pademi tetap hidup,” tutup Edi. (jumri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *