Tangani Corona, Pemkab Pandeglang Siapkan Rp21 Miliar

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Untuk tangani pandemi virus Corona agar tidak terus menyebar di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pihak Pemerintah Daerah Pandeglang telah menganggarkan sebesar Rp21 miliar. Yang semula dicanangkan sebesar Rp1,7 miliar, dengan demikian penambahannya Rp19,3 miliar.

“Total anggaran Rp21 miliar tersebut, dari Bantuan Keuangan Rp2 miliar. Selebihnya Rp19 miliar kami rasionalisasi dari semua OPD (Organisasi Prangkat Daerah),” kata Irna usai melakukan video conference (vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK di Ruang Pintar Setda Pandeglang, Rabu (8/4).

Masih ungkap Irna Narulita, hasil refocusing itu sudah ditanda tangani dan diajukan langsung ke Kemendagri. Sebab, batas waktu melakukan refocusing anggaran itu hanya tujuh hari.

“Kami sudah lakukan tahapan refocusing sesuai arahan Kemendagri, dan kemarin (Selasa) sudah saya tanda tangani dan disampaikan,” ujarnya.

Namun kata Irna, walau sudah menemukan angka Rp21 miliar untuk penanganan Covid-19 tersebut, hal itu belum bisa dikatakan final. Pasalnya, Pemkab Pandeglang masih bisa melakukan perubahan anggaran sampai kondisi Covid-19 benar-benar dapat dipulihkan.

“Anggaran Rp21 miliar itu untuk satu bulan setengah atau sampai 29 Mei 2020 saja. Jadi rasionalisasi ini tidak final, masih bisa dilakukan pergeseran penjabaran anggaran berikutnya melalui Peraturan Bupati (Perbup),” terangnya.

Jika nantinya dipertengahan jalan masih membutuhkan anggaran lagi, pihaknya bisa kembali melakukan refocusing dan mengusulkan kembali ke Kemendagri. Karena kata Irna, dari total anggaran itu, pihaknya baru bisa mencover anggaran Rp1,2 miliar untuk program unggulannya, yakni program social safety net (jaring pengaman sosial).

“Kalau di perjalanan masih perlu anggaran lagi, ya kami akan usulkan lagi. Karena yang kami unggulkan untuk social safety net hanya Rp1,2 miliar. Itupun untuk ODP (Orang Dalam Pemantauan) saja,” katanya.

Akan tetapi tandas Irna lagi, untuk menanggulangi warga yang terdampak seperti di-PHK dan omset turun. Tentu saja belum teranggarkan olehnya.

Pemkab Pandeglang saat ini masih mengandalkan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun kedua belah pihak itu meminta berbagi tugas kepada Pemkab Pandeglang, sehingga Pemkab hanya bisa mengcover sebanyak 14 ribu warga dari total 90 ribu lebih warga yang terdampak.

“Tentu saja harus diberikan kompensasi baik itu berupa uang kah atau sembilan bahan pokok (sembako). Dari jumlah 90 ribu, kemampuan kami dihitung-hitung hanya mampu mengcover 14 ribu saja,” jelasnya.

Lebih detail lagi dia menjelaskan, menanggulangi 14 ribu warga itu pada saat dihitung oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) hampir Rp3 miliar sampai Rp4 miliar untuk satu bulan yang bakal dihabiskan.

Untuk itu dari selebihnya, pihaknya harus meminta dukungan full dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Tapi kemampuan fisikal Pemkab Pandeglang hanya Rp.3 hingga 4 miliar/ bulan untuk 14 ribu warganya.

Terpisah Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menambahkan, refocusing anggaran yang dilakukan pihaknya itu, selain sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri, langsung dikonsultasikan juga kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui vidcon(video conrference).
“Supaya tidak salah langkah atau nabrak aturan, tadi dari KPK melalui Vidcon sudah menjelaskan seperti apa langkah yang mesti kami lakukan. Pokoknya jangan selesai Covid-19 ada musibah baru atau yang terjerat hukum, kami tidak menginginkan itu,” tegasnya.

(AsepWE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *