ROAD SAFETY: PASAR KEWENANGAN DAN PENGABAIAN KEMANUSIAAN?

Posted on


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

ISU pengelolaan registrasi identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor) dan pengemudi terus saja menjadi isu, utama namun isu pencapaian tujuan road safetnya diabaikan. Alasan paling memalukan selalu mengatakan di luar negeri ditangani ini dan itu tidak pernah memikirkan bagaimana road safety di luar negeri dicapai melalui proses-prosesnya. Bahkan yang parah lagi kewenangan kekuasaan dan uang sebagai sumber dayanya yang terus digembar-gemborkan.

Ini mungkin hasil belajar menghafal sehingga tidak lagi mampu menciptakan atau menginspirasi. Isinya hanya nyontek, memfoto kopi, bahkan memuja cara lupa dengan pencapaian tujuan. Isu perebutan pada kekuasaan ini dapat dipastikan korup dan akan terus melanggengkan korupsi tanpa mampu mereformasi birokrasi maupun menggelorakan inisiatif antikorupsi.

Tatkala berpikiran waras tentu isu pencapaian tujuan road safetylah yang dipikirkan, dihembuskan, diperjuangkan, bahkan diperdebatkan untuk membangun:

  1. IT for road safety atau pengelolaan manajemen road safety secara online. Hal ini tentu akan terus diantipati kaum mapan dan nyaman karena takut kehilangan previledge-nya. Kalaupun dilakukan sebatas menyenang-nyenangkan pihak tertentu atau parahnya sebatas menghabiskan anggaran atau bench mark ke mana-mana hasilnya begitu-begitu saja.
  2. SDC atau safety driving centre. Ini pun mengalami nasib yang sama tidak semua suka kalaupun ada terus saja digergaji supaya lamban bahkan tidak terwujud dengan sempurna. Karena dengan adanya SDC maka sistem sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM akan dapat berkaitan dengan traffic attitude record (TAR), dan de merit point system (DMPS). Pengelolaan SDC juga akan menjadi ajang prerbutan.
  3. ETLE atau electronic traffic law enforcement. Ini juga terseok-seok baru Kota Surabaya yang pimpinannya Bu Risma terharu dan mendukung implementasinya. Yang lain masih mengagungkan cara konvensional, manual, dan parsial memperebutkan PNBP yang memusingkan bahkan kemanusiaan produktivitas, dan nyawa manusia tidak pernah dijadikan isu utamanya.
  4. Rekayasa jalan. Pada jalan-jalan yang menjadi black spot ditangani dan didatangi ramai-ramai setelah ada kecelakaan menonjol. Setiap rapat dibahas tapi juga slow-slow saja dengan alasan klasik sedang dianggarkan, sedang dirapatkan oleh pimpinan, dan sebagainya.
  5. Sistem quick response time saat emerjensi PSC (public service centre) sebagai tim gawat darurat tidak pernah diperjuangkan. Korban kecelakaan dari tempat kejadian perkara (TKP) ke rumah sakit mestki diangkut dengan kendaraan bak terbuka. Ambulans yang menjadi unggulan PSC tidak pernah diperjuangkan. Pembiayaan penanganan korban dari TKP ke rumah sakit tidak ada yamg terharu terus saja seadanya.
  6. Forum LLAJ. Pada tingkat daerah susah dilakukan walau belum maksimal, namun sudah dapat diapresiasi. Di tingkat pusat belum juga selesai peraturannya. Wadah diskusi untuk menemukan akar masalah dan mencari solusi tidak juga jadi isu utama.
  7. TARC (traffic accident research centre)pemgambilan kebijakan-kebijakan road safety semestinya berbasis penelitian atau pengkajian bukan sekadar akal sehat atau pengalaman empiris.
  8. Literasi road safety. Pencerdasan masyarakat shg adanya kepekaan, kepedulian, dan bela rasa akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain bukan sekadar pendidikan masyarakat (dikmas) atau hal-hal yang mungkin perlu direvisi cara dan prosesnya.
  9. Sinergitas antarpemangku kepentingan yang tidak lagi sebatas seremonial ego sektoral, namun dengan sistem-sistem online atau elektronik sehingga dapat membangun big data dan one gate service. Tentu bukan membangun entitas baru melainkan bagaimana back office, application dan network-nya berbasis artificial intellegence dan internet of thing mampu menghasilkan info grafis, info statistik, info virtual yang realtime, ontime, dan anytime siap dan mampu memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi yang problem solving.
  10. Emergency system. Negara kita merupakan bagian dari ring of fire. Sarat potensi konflik sosial dan alamnya yang beragam juga ragam adanya kerusakan infrastruktur.
  11.  Road safety boarder. Perbatasan-perbatasan negara kita dengan negara asing dalam lintas batas kawasan free trade zone-nya masih belum ditangani secara online termasuk pada sistem transportasi angkutan umum antarmoda.
  12. Road safety for tourism. Negara kita negara yang indah kaya raya sudah dicanangkan sebagai negara superpower seni budaya semestinya perjuangan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia menjadi negara superpower di bidang pariwisata. Rata-rata pariwisata di Indonesia susah dijangkau, dan sistem road safetynya buruk.
  13. Manajemen road safety yang mencakup manajemen kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan dan emerjensi yang dapat ditangani secara prima yaitu, cepat, tepat, akurat, transparan, informatif, dan mudah diakses.

Setidaknya hal itulah yang dibahas atau dijadikan isu dan digelorakan untuk mencapai tujuan road safety yaitu adanya:

  1. Lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
  2. Meningkatnya kualitas keselamatan.
  3. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan.
  4. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas.
  5. Adanya pelayanan yang prima di bidang LLAJ. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *