KASUS

ADA DUGAAN KORUPSI, PDAM KOTA MAKASSAR PERLU ‘BERSIH-BERSIH’ TOTAL

HARIANTERBIT.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar saat ini perlu pembenahan total. Pasalnya, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Aggaran 2017 dan 2018 (sampai 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan air minum tersebut amburadul.

Menurut Ketua Koordintor Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN AI) Syarizal, hasil laporan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PDAM Kota Makassar oleh direksi yang menjabat pada periode 2015-2019, amburadul

“Dalam laporan BPK tersebut disebutkan bahwa tingkat kebocoran air PDAM Kota Makassar yang dikelola oleh Direksi PDAM periode 2015-2019, masih sangat tinggi,” kata Syarizal, dalam keterangn tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co, Sabtu (25/1/2020).

Kebocoran air ini mengurangi jumlah pendapatan PDAM tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya perhitungan laba bersih dan berpengaruh pada bagian deviden PDAM dari tahun 2015-2016 dan 2017 kepada kota Makassar sebesar Rp270.618.819.805,02.
“BPK dalam rekomendasinya telah memerintahkan Wali Kota Makassar untuk melakukan audit kepada PDAM Kota Makassar mengenai kebocoran air yang jauh dari ambang batas yang diperbolehkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, papar Syarizal, BPK dalam laporan pemeriksaannya, juga memberikan beberapa rekomendasi yang lain kepada Walikota Makassar, yaitu:

  1. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menyetorkan kekurangan dividen tahun 2016 sebesar Rp 20.192.635.619,5 ke kas daerah.
  2. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar mengembalikan kelebihan pembayaran tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130,70 ke kas PDAM Kota Makassar.
  3. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk menghentikan penggunaan kas perusahaan untuk biaya pensiun direksi pejabat dan pegawai yang melebihi ketentuan.
  4. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.499,13 ke kas PDAM Kota Makassar.

Yang memprihatinkan, kini muncul pula kasus pidana terkait dugaan korupsi penggelapan dan penjualan material PDAM Kota Makassar tahun 2017.

Malah saat ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar sudah menetapkan mantan karyawan PDAM Kota Makassar berinisial AA sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nurni Farahyanti membenarkan kasus ini. “Dalam penyidikan kasus ini, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial AA. Tersangka merupakan mantan penanggung jawab gudang Panaikang di PDAM Kota Makassar,” tegas Kajari Kota Makassar, beberapa waktu lalu.

Kajari mengatakan, tersangka AA diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, terkait adanya material pemasangan baru dan pembenahan pipa PDAM, yang hilang dalam jumlah besar. “Tersangka diduga telah menghilangkan material milik PDAM dalam jumlah yang besar,” tandas Nurni.

PDAM Kota Makassar

Korupsi pipa milik PDAM Kota Makassar itu, terjadi pada 2017. Hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.798.598.691. “Barang yang ada di gudang milik PDAM Kota Makassar, dibeli dari anggaran PDAM Kota Makassar,” beber Kajari Kota Makassar sambil menambahkan, penetapan AA sebagai tersangka sejak 11 November 2019.

Salah satu pejabat PDAM yang juga akan diperiksa pihak kejaksaan dalam kasus tersebut adalah Ayyub Absro, yang saat kasus itu terjadi merupakan kepala Seksi Inventarisasi Aset dan Pergudangan PDAM Kota Makassar.

Ayyub Absro yang tercatat sebagai salah satu calon direksi yang ikut lelang direksi PDAM Kota Makasar periode 2020-2025 diduga mengetahui kasus yang kini tengah disidik Kejari Kota Makassar tersebut.

Sebelumnya, seperti diketahui, kasus korupsi di PDAM Kota Makassar ini juga terjadi. Sejumlah pelakunya telah divonis hakim terkait kasus tersebut.

Plt Dirut PDAM Kota Makassar Dr Hamzah Ahmad saat dikonfirmasi, membenarkan adanya kasus tersebut. “Ya. Kasus tersebut sedang ditangani pihak kejaksaan,” ujar Hamzah Ahmad yang dilantik sebagai plt dirut PDAM Kota Makassar pada 25 September 2019 untuk masa enam bulan atau sampai terpilih dirut PDAM definitif.

Namun Hamzah Ahmad belum menjelaskan panjang lebar, terkait kasus tersebut. Dia juga belum bersedia menjelaskan temuan BPK terkait pemeriksaan tahun 2017/2018. “Tunggu saja. Dalam waktu dekat saya akan beberkan semuanya. Saya memang ingin ‘bersih-bersih’ di PDAM,” tandasnya.

Lelang Direksi
Saat ini seperti diketahui, Pemkot Makassar tengah memproses pengisian direksi PDAM melalui lelang, dan sebanyak 16 peserta lelang direksi PDAM Kota Makassar periode 2020-2025 telah dinyatakan lolos verifikasi faktual. “Mereka memperebutkan empat posisi direksi yakni direktur utama, direktur umum, direktur teknik, dan direktur keuangan,” kata Ketua Koordinator BPAN AI Syarizal.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 003/PANSEL/PERUMDA AIR MINUM.KM/I/2020 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Tim Seleksi Abdul Hayat Gani, peserta yang lolos seleksi yakni Asdar Ali, Ayyub Absro, A Mattalatta, Andi Askandar.

Selanjutnya, Andi Nurjaya, Andi Bayuni Marzuki, Basri Tompo, H Sulprian, Hamzah Ahmad, H Imran Rosadi Adnan, Irawan Abadi, Irfan Ali, M Idris Tahir, Lukman Hakim, Tiro Panaroan, dan Yasir.

“Diharapkan, panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Pemkot Makassar untuk memilih direksi PDAM Kota Makassar periode 2020-2025 bisa lebih selektif, dan mampu memilih direksi yang berani melakukan ‘bersih-bersih’ di internal PDAM Kota Makassar,” pungkas Syarizal, berharap. (*/ar/oko)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *