POLRI

SPIRIT PENEGAKAN HUKUM


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

HUKUM merupakan produk politik yang menjadi kesepakatan bersama untuk menata, mengawasi dan memberikan sanksi agar terwujud suatu keteraturan sosial. Hukum dan penegakannya merupakan simbol peradaban dalam memanusiakan manusia.

Aparat penegak hukum adalah juga penegak keadilan. Keadilan di sini adalah keadilan sosial. Keadilan sosial berkaitan dengan hak dan kewajiban, perolehan kesempatan yang sama dalam hidup dan kehidupan/yang berkaitan dengan kemanusiaan. Yaitu di tempat-tempat umum/tempat pelayanan publik, semua orang memilliki hak dan kewajiban yang sama. Hak mendapatkan pelayanan, perlindungaan atau mendapatkan sesuatu dengan kesempatan yang sama.

Dalam menegakkan keadilaan, aturan berfungsi ikut mengawasi. Sebagai contoh sederhana aturan bagi pembagi adalah mengambil bagian yang terakhir. Pembagi sebagai analogi yang berkuasa/yang berwenang semestinya memikirkan orang lain yang harus dilayaninya, bukan sebaliknya mengambil duluan lalu pergi atau justru minta dilayani.
Aturan yang adil adalah aturan yang mengawasi yang membagi. Di dalam masyarakat banyak mental pecundang yang menuntut keadilan bagi dirinya dan kelompoknya, dengan memaksakan atau menguasai dengan mendominasi atau bahkan mendiskriminasi. Belum berjasa/ belum bekerja untuk memenuhi kewajiban sudah meminta haknya.

Dengan demikian penegakan hukum bukanlah untuk membalas dendam/membunuh karakter. Implementasi penegakan hukum mampu merefleksikan spirit penegakan hukum dalam rangka:

  1. Untuk menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab: yang berarti dapat dipetakan dan dicari akar masalah dan ditemukan solusi-solusi yang bisa bermanfaat.
  2. Mencegah agar jangan terjadi masalah yang lebih luas: ini memerlukan kepekaan dan kepedulian serta keberanian dan kemampuan bagi aparat penegak hukum.
  3. Melindungi, mengayomi dan melayani korban dan pencari keadilan: ini berarti ada upaya-upaya untuk mendukung produktivitas dan melindungi harkat dan martabat manusia.
  4. Edukasi: yang berarti harus ada transformasi yang dapat membangun peradaban dan kepekaan atau kepedulian.
  5. Kepastian: yang berarti hukum dapat menjadi sandaran dan diyakini sebagai solusi pemecahan masalah.

Penegak hukum wajib mempedomani etika profesi penyidik untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM, agar upaya paksa yang digunakan dalam penyidikan tidak untuk mengadili/adanya kesewenang wenangan. Sehingga penyidikannya selain untuk projustitia juga dapat untuk membangun, menyadarkan, mendidik dan membangun dengan mengimplementasikan birokrasi yang adil sehingga ada sinergitas antar pemangku kepentingan lainya bersama-sama untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak.

Analogi di atas menunjukkan bahwa ancaman tidak efektif untuk mengubah perilaku. Semakin diancam semakin banyak penyimpangan. Karena ancaman sebenarnya akan menjadi sekat bagi air yang mengalir. Air itu akan terus mengalir mencari peluang. “Trust but ferify” boleh percaya tetap mengawasi.

Mengubah mindset adalah dengan membangun sistem, dan aturan agar perilaku berubah. Harapannya perubahan perilaku ini akan menjadi sebuah kebiasaan, yang mencerminkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin. Polisi dalam menegakkan keadilan juga dituntut untuk mengedukasi dengan mengondisikan dan menanamkan nilai secara implisit memberikan teladan. Di situlah kepekaan akan dihasilkan.

Polisi dalam menegakkan hukum dan keadilan dituntut, kreatif, dan inovatif untuk mampu mencari sistem, mencari situasi untuk mengubah perilaku. Dan mampu mendapatkan keutamaan dari hal-hal yang kecil yang dilakukan mulai dari keluarga, sekolah, di tempat-tempat umum. Keutamaan-keutamaan inilah yang merupakan core value atas kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Membiasakan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *