UNTUK KESEIMBANGAN APBN, MULYANTO MINTA PEMERINTAHAN JOKOWI BANGUN KILANG

Posted on

HARIANTERBIT.CO– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI, Mulyanto minta pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan memperbaiki keseimbangan primer Defisit Transaksi Berjalan (DTB) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan dan menyetop impor migas.

Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut dalam keterangannya kepada Harianterbit.co, Jumat (10/1) siang mengatakan, ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat terkait dengan sektor migas.

Keseimbangan primer, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, merupakan penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.
Idealnya, pendapatan lebih besar dari belanja negara.

Dengan demikian, baru dapat dikatakan kondisi keuangan aman. Jika pendapatan lebih kecil dari belanja, otomatis untuk membayar bunga hutang diperlukan hutang baru. ” Ini istilahnya gali lobang, tutup lubang.”
Pada 2018 kesimbangan primer APBN minus Rp 11,5 triliun, sedangkan 2019 seperti yang dilaporkan pemeritah, minus Rp 77,5 triliun. Anjloknya lebih dari 300 persen. Penyebabnya selain penerimaan pajak yang rendah, juga karena penerimaan sektor migas tidak mencapai target disebabkan lifting migas yang merosot dari tahun ke tahun.

Pada 2017, lanjut politisi senior partai berlambang padi dan kapas tersebut, lifting minyak Indonesia 804.000 barel per hari. Tahun berikutnya melorot menjadi 778.000 barel per hari. Dan, kembali anjlok 2019 menjadi 741.000 barel per hari.

Akibatnya, papar Mulyanto, penerimaan dari sektor migas terus turun, sementara defisit transaksi berjalan, selisih antara nilai ekspor dan impor 2018 minus 31.1 milyar dolar AS dan 2019 angkanya relatif tidak jauh berubah.

Dari nilai defisit ini, jelas laki-laki pemegang gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai) Jepang tersebut, kontribusi sektor migas hanya sekitar 30 persen. Itu artinya, perdagangan kita terus tekor, terutama sektor migas, khususnya impor minyak olahan.

Terkait dengan impor minyak olahan, defisit transaksi berjalan kita mencapai 16 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 230 triliun. “Ini jelas bukan angka yang kecil. Dan, tentu akan sangat menguras devisa kita,” tegas Mulyanto.

Menghadapi kondisi tersebut, ungkap laki-laki kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 ini, seharusnya pemerintah lebih serius dalam meningkatkan lifting migas dan membangun kilang-kilang domestik baru untuk pengolahan minyak di dalam negeri dalam rangka menyetop impor minyak olahan.

Pemerintah, lanjut dia, jangan sekedar mengeluh atau berwacana melulu soal mafia migas.

“Yang dibutuhkan adalah langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola migas ini. Kita masih memiliki potensi untuk itu, Karenanya pemerintah harus all out”, imbuh Mulyanto.

Selama ini, lanjut dia, pemerintah selalu berwacana untuk membangun kilang, termasuk memberantas mafia migas. “Kalau pemerintah berwacana terus, sampai kapan kilang-kilang pengolahan minyak kita beroperasi serta lifting kita kembali meningkat, minimal 1 juta barel per hari,” demikian Mulyanto. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *