ROAD SAFETY POLICING

Posted on


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

DARI judul di atas timbul pertanyaan mengapa pemolisian di bidang lalu lintas perlu memikirkan road safety (lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar)?

Road safety menjadi program PBB dan diimplementasikan di seluruh dunia. Indonesia pernah dinilai road safety-nya terburuk se-Asia Pasifik di bawah Laos dan Kamboja.

Dalam over view road safety tahun 2017 ditulis Indonesia juga kurang bagus sejajar dengan Bangladesh dan Sri Lanka.

Pertanyaanya, apakah dengan bahasa lalu lintas, aman, selamat, tertib, dan lancar sudah dipahami sebagai road safety?

Apakah para pilar benar-benar dan sungguh-sungguh sudah mengimplementasikan fungsi dan kewenangannya untuk pencapaian tujuan road safety atau sekadar mempertahankan ego sektoral atau saling ngeles dan tuding, atau malah berebut kewenangan? Itu pekerjaan rumah bagi kita semua.

Apakah dengan program-program kerja dan keberadaan para pilar road safety sudah mampu mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar?

Aapakah sudah mampu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan?

Apakah sudah mampu membangun budaya tertib? Apakah sudah mampu memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses?

Tentu para pilar akan kebingungan menjawabnya, mengapa saya mengklaim demikian, karena tidak ada indeks road safety yang representatif baik secara keseluruhan maupun dari para pilar.

Sejalan dengan apa yang menjadi pertanyaan di atas, maka polisi berupaya memperbaiki pola-pola pemolisiannya menuju road safety policing.

Road safety policing secara singkat dapat dipahami sebagai model pemolisian pada fungsi lalu lintas, pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mencapai tujuan road safety melalui manajemen (kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan maupun emergency). Di era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0 di dalam road safety policing akan dikembangkan pola atau model elektronik pada pelayanan road safety melalui program-program sebagai berikut:

1. IT for road safety model implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas. Dengan membangun sistem elektronik atau terhubung atau online melalui:
a. TMC (Traffic Management Centre): untuk mendukung road safety management sebagai back office pusat yang akan menjadi pusat K3I (komando, kendali, komunikasi, koordinasi, dan informasi).

b. SSC (Safety and Security Centre): untuk mendukung safer road yang berisi program peta digital situasi trouble spot (kemacetan atau perlambatan), dan black spot (rawan kecelakaan). IRSMS (Integrqted Road Safety Management System) sebagai sistem pendataan dan analisis kecelakaan lalu lintas. E-tilang dan e-TLE sebagai sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual semi elektronik dan elektronik. Dan sistem analisis data pelanggaran lalu lintas. Program SSC ini juga akan dikaitkan sistem-sistem IT yang ada di masing-masing pilar untuk melakukan penegakan hukum secara elektronik atau e-TLE. Selain itu juga untuk mendukung program quick response time, dan akan menjadi bagian dari progtam-progtam PJR atau polisi jalan raya di jalur tol atau highway atau jalur trouble spot. Juga untuk program-program road safety boarder, road safety for tourism, road safety di jalur-jalur ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan), dan road safety antarmoda transportasi angkutan umum, serta untuk kajian dan pemantauan jalur tol serta arteri.

c. ERI (Electronic Registration and identification): sebagai pendukung safet vehicle, dengan membangun sistem big data kendaraan bermotor dan juga sistem ANPR (Automatic Number Plates Recognation). ERI akan didukung model sistem pemantauan pengoperasionalan kendaraan bermotor dengan: GPS, GIS, OBU, RFID, QR, dan alain-lain sehingga dapat mendukung e-TLE, ERP, ETC, e-parking, e- banking, e-Samsat, dan berbagai program pemerintah lainnya.

d. SDC (Safety Driving Centre): untuk mendukung safer road users yang mencakup: (1) Sekolah mengemudi. (2) Sistem uji SIM, dan (3) Sistem penerbitan SIM. SIM ini dapat mendukung program penegakan hukum yang dielaborasi melalui SSC dan ERI, maka akan dapat dikembangkan pada program TAR (Traffic Attitude Record) dan DMPS (De Merit Point System) untuk sistem perpanjangan SIM yang tanpa uji, uji ulang, cabut sementara, dan cabut seumur hidup.

e. Intan (Intellegence Traffic Analysis): untuk mendukukung program post crash care. Sebagai sistem pelayanan ontime, realtime dan anytime yang didukung dengan call centre. Bentuk-bentuk pelayanan ini akan terkait dengan para petugas di lapanangan. Intan dalam pengoperasionalannya didukung dari SSC, ERI, SDC sehingga juga mampu menjalankan TAR dan DMPS. Intan sebagai back office dalam operasional polantas yang bersifat rutin khusus maupun kontijensi: emergency policing.

f. Smart Management: untuk mengimplementasikan point a sampai dengan e yang dioperasionalkan berbasis SOP yang dibangun dengan sistem online sehingga kualitas kinerja, prestasi kerja, keberhasilannya atau kegagalannya dapat dievaluasi. Selain itu juga untuk memberikan promosi kepada yang berprestasi maupun untuk sistem reward dan mutasi juga demosi serta punishment yang gagal atau tidak berhasil kinerjanya.

h. Cyber Cops: polisi siber yang akan memberikan pelayanan secara virtual dan mengawaki back office dan menganalisis informasi yang masuk sehingga mampu menghasilkan produk-produk aktual, juga mampu memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi karena semua sistemnya berbasis AI (Artificial Intellegence) dan IOT (Internet Of Thing).
2. Untuk membangun petugas polantas yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern adalah dengan membangun:
a. Literasi Road Safety: literasi sebagai program mencerdaskan dan membangkitkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan, kepedulian dan bela rasa untuk road safety. Wujudnya e-library, sistem edukasi jarak jauh media online dan sebagainya

b. Road Safety Coaching: sebagai bagian mentransformasi pengetahuan bagi petugas polisi tentang road safety yang dibuat berjenjang dan reguler atau berperiode, sehingga tingkat kualitas SDM petugas polantas di semua lini dapat dikontrol dan membantu program edukasi maupun training.

c. Membangun tim transformasi yang berisi dari representatif pemangku kepentingan sebagai back up system atau juga dapat dibangun melalui road safety centre.

d. Membangun ARSI (Asosiasi Road safety Indonesia): sebagai wadah bagi petugas polantas atau siapa saja yang peka, peduli, dan kreatif untuk membahas masalah-masalah road safety tanpa terikat pangkat, jabatan, maupun sekat-sekat birokrasi.
3. Program-Program kritikal atau penting bagi road safety:
a. Di bidang kamsel:

  1. Program edukasi dari anak-anak remaja hingga dewasa atau umum melalui jalur formal maupun informal secara langsung maupun media.
  2. Lomba tertib lalu lintas dari kampung sekolah intansi maupun komunitas.
  3. Pembinaan komunitas dari hobi profesi hingga korban kecelakaan.
  4. Kajian-kajian untuk black spot, trouble spot, jalur tol, perbatasan, daerah wisata, jalur arteri, perlintasan sebidang, antarmoda transportasi, ASDP, free trade zone, perlintasan.
  5. Survei lapangan dan kajian untuk mendukung pembangunan ibu kota dan smart city.
  6. Kajian terpadu lokasi lokasi yang krusial dilakukan rekayasa jalan seperti jalur pagar alam tonjong gentong, dan sebagainya.
  7. Kajian terpadu untuk jalur-jalur pelabuhan, bandara, penyeberangan, dan pembangunan tol baru.
  8. Membangun standar kompetensi bagi para petugas polantas hingga jabatan fungsional.
  9. Mempersiapkan prolegnas perubahan UU LLAJ.
  10. Menyusun perpol dan perkakor.
  11. Menyiapkan master trainer dan trainer di bidang SDC.
  12. Membangun SDC.
  13. Menyelenggarakan RSPA untuk mendukung smart city.
  14. Menyempurnakan SOP dan vademikum.
  15. Melakukan audit road safety dan menyusun index road safety.
  16. Melakukan penelitian terhadap kecelakaan lalu lintas melalui TARC (Traffic Accident Research Centre).
  17. Merintis untuk road safety research and development.
  18. Menerbitkan jurnal road safety.

b. Di bidang penegakkan hukum:

  1. Membangun sistem-sistem pendataan dan analisis kecelakaan dan pelanggaran.
  2. Menerbitkan brief atau potret road safety.
  3. Menerapkan e-TLE, e-tilang di jalur-jalur penting di kota-kota besar, ASDP, jalur tol, perbatasan.
  4. Meberapkan e-sidik.
  5. Menyiapkan master trainer dan trainer bagi penyidik lalu lintas.
  6. Menyiapkan PJR sebagai polisi jalan raya.
  7. Membangun quick response time.
  8. Bekerja sama dalam menangani kondisi darurat dengan PSC (Public Safety Centre).
  9. Menegakkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan: a. helm, b. melawan arus c. menerobos lampu merah, d. kecepatan, e. seat belt, f. child restrain, g. drink driving, h. penggunaan telepon selular saat berkendara, i. ODOL (Over Dimensi and Over Loading), j. ngetem sembarangan.
  10. Menyiapkan penyidik lalu lintas dengan model grand design peraturan dan menyiapkan orang-orangnya.
  11. Mengimplementasikan TAA (Traffic Accident Analysis) sebagai pendukung proses projustitia.
  12. Menerapkan TAEW (Traffic Accident Early Warning).
  13. Bekerja sama dengan TARC untuk kajian kecelakaan-kecelakaan menonjol.
  14. Menyiapkan jabatan penyidik sebagai jabatan fungsional dan keahlian.
  15. Bekerja sama dengan CJS dalam membangun sistem-sistem penegakan hukum yang visioner dalam mencapai tujuan road safety.
  16. Membangun sistem kontrol dalam penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan hal-hal yang kontra produktif dan merusak citra polantas maupun Polri.
  17. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan kaitan dengan pembuatan standar-standar penegakan hukum.
  18. Menyiapkan tim transformasi penegakan hukum untuk menghadapi pra peradilan, gugatan, bantuan hukum, maupun prolegnas perubahan UU LLAJ.

c. Di bidang regident:

  1. Membangun ERI pada sistem BPKB.
  2. Menyiapkan petugas regident secara virtual untuk pelayanan-pelayanan e-Samsat dan pendaftaran SIM.
  3. Membangun sistem ANPR untuk sistem TNKB.
  4. Menyiapkan sistem data kendaraan bermotor dengan analisisnya.
  5. Membangun sistem uji SIM dan sistem penerbitan SIM yang mendukung TAR, DMPS dan e-TLE.
  6. Menyiapkan sistem e-Samsat yang mendukung ERP, ETC, e-parking, e-banking dan e-TLE.
  7. Membangun sistem cek fisik secara virtual dan manual yang berkaitan dengan ANPR maupun forensik kepolisian (fisik atau bodi dengan sistem-sistemnya, sistem transmisi, emisi gas buang dan noka-nosin).
  8. Membangun sistem TAR dan DMPS.
  9. Pengujian dan standardisasi bagi petugas penguji SIM.
  10. Material SBST berbasis chip yang ada fungsi AI dan IOT sehingga mendukung bagi program-program IT for road safety lainnya.
  11. Membangun sistem koneksi dan kerja sama luar negeri untuk pengakuan dan keabsahan SIM internasional.
  12. Mendukung program-program road safety boarder dan road safety for tourism.
  13. Bekerja sama dengan sistem-sistem angkutan logistik untuk program penegakan hukum, ODOL, dan angkutan umum.
  14. Membangun sistem data PNBP yang ontime dan realtime.
  15. Program-program ERI yang terkoneksi dengan sistem-sistem IT pilar road safety lainnya sesuai dengan standar protokol data.

d. Bagian ops:
Merupakan penyelenggara pemolisian berbasis dampak masalah sebagai pengelola program Intan atau K3I dalam pendataan sistem operasional polantas yang bersifat rutin, khusus, maupun kontijensi dalam bentuk satgas antarwilayah, antarfungsi, maupun antar-stakeholder. Pembina cyber cops yang mengoperasinalkan IT for road safety dan kendali petugas-petugas di lapangan.

e. Bagian renmin:
Perencanaan administrasi ini berkaitan dengan:

  1. Pembinaan SDM dengan smart management, penyiapan master trainer dan trainer.
  2. Perencanaan dan bembangunan IT for road safety.
  3. Program edukasi dan training dalam negeri maupun luar negeri (S2, S3, seminar bench mark, dan sebagainya).
  4.  Sarpras (sarana prasarana) bagian perorangan kelompok maupun kesatuan.
  5. Sistem anggaran budgeter maupun nonbudgeter.
  6. Sistem kontrol dan akuntabilitas secara administrasi maupun keuangan.
  7. Sistem laporan dan penyelenggaraan pelayanan di masing-masing direktorat maupun bagian.

f. Bagian tik:
Menjadi bagian dalam merancang dan maintenance up grade dan updating sistem-sistem IT for road safety yang berbasis AI dan IOT menyiapkan dan mendukung sistem pelayanan prima, menyiapkam sistem-sistem pendukung bagi cyber cops, dan mendukung smart city dalam mewujudkan smart mobility dan smart living.

Poin-poin di atas merupakan konsep dasar yang harus dikembangkan dan diwujudkan sebagai grand design tahapan implementasi aturan-aturan yang memayungi dan penyiapan SDM yang akan mengawakinya.

Road safety policing dinamis dan terus menyesuaikan perubahan zaman dan kondisi karakteristik daerah yang ada.

Apa yang ditulis dalam poin-poin di atas merupakan prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. Satu prinsip seribu gaya. Pemolisian di bidang road safety dibangun untuk mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan:

  1. Terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
  2. Meningkatnya kualitas keselamatan.
  3. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan.
  4. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas.
  5. Pelayanan prima di bidang LLAJ.

Road safety policing merupakan implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 pasca 2020 menuju Indonesia Emas 2045. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *