KASUS

INFORMASI ITU MENYESATKAN, DEVIDE ET IMPERA

HARIANTERBIT.CO – Hengki Ankasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan menepis berita dari HARIANTERBIT.CO tangal 14 Desember 2019 dengan judul “DUH ADA KABAR MENHUB DITELIKUNG SEKJEN” adalah informasi yang menyesatkan dan sangat tendensi politik adu domba (devide et impera).

Bahwa terkait dengan pengangkatan, perpindahan dan mutasi ASN di lingkungan Kemenhub yang dilakukan tanggal 13 Desember 2019 merupakan proses dan tahapan yang telah mendapatkan persetujuan dan mandat dari Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 13 Desember 2019 Pak Menteri Perhubungan sedang berhalangan dikarenakan sedang sakit.

Dan mandat tersebut juga telah dituangkan dalam Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor SU 36 tahun 2017 tanggal 13 desember 2019 tentang surat kuasa melantik.

Dan hal tersebut telah sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, yang menyatakan “PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

Sehingga adanya isu yang menyatakan bahwa hal tersebut untuk mengembosi Menteri Perhubungan adalah tidak benar dan tendesi pembunuhan karakter.

Hary Kriswanto

Kami sangat menjaga hubungan baik dengan media, membuka komunikasi yang intens dan selalu menjaga komunikasi yang sehat dengan seluruh jajaran media. Sangat mengharapkan adanya cover both side. Tanggapapan ini sebagai hak jawab Kemenhub sesuai UU Pokok Pers.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi diduga ditelikung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ir Djoko Sasono MSc. Peristiwa tersebut terjadi Jumat, 13/12/19, saat pelantikan 592 pejabat Administrasi dan Pengawas Kementerian Perhubungan di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Sekjen Djoko adalah melantik Eselon ll yang bukan wewenangnya. Sebab, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 2 PM Tahun 2015 tentang wewenang, pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian di lingkungan Kemenhub,menyebutkan yang melantik adalah Menhub. “Tak ada klausul pendelegasian pada Sekjen”, tandasnya.

Sumber di Kemenhub menduga manuver ini dilakukan sebagai upaya menggemboskan Budi Karya Sumadi yang dipercaya Presiden Jokowi menjabat Menhub kedua kalinya. “Beliau kan kompetitor yang digadang-gadang akan jadi menteri”, urai sumber.

Sumber lain menyebutkan Djoko seperti kebelet ingin melakukan perombakan disaat Budi Karya sedang sakit. “Apa sih salahnya menunggu Menhub sehat ? Sehingga pelantikan tidak mengangkangi peraturan ?” tanya sumber.

Sumber lain menyebutkan Menhub diduga tidak mengikuti proses dengan cermat.”Dalam keadaan sakit beliau menandatangi SK No 2468/2019 tertanggal 12 Desember 2019″, paparnya.

Terlikung pada Menhub ini tak lepas dari ulah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kemenhub, Hary Kriswanto, SH. Akibat ketidakcermatan dalam memahami PM 2 tahun 2015. ” Mosok seorang Karo kepegawaian tidak memahami aturan yang dibuat oleh kementeriannya sendiri”, ujar sumber dengan nada tanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *