KASUS

MASALAH PARKIR DI PD PASAR JAYA BISA MENCORENG NAMA ANIES BASWEDAN

HARIANTERBIT.CO – Meski sudah memenuhi apa yang diminta staf dewan pengawas (Dewas) sampai Jumat(29/11) Udin Lamata, pemerhati pasar tradisionil belum mendapat klarifikasi dari Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Pasar Jaya, Rikrik Riziyana yang diduga kuat ikut cawe cawe dalam penunjukan penanganan parkir pasar ke bank. “Posisi dewas harusnya berada di tengah tanpa memihak,” tandas Udin.

Udin yang nama lengkapnya Udin Lamata, berharap dewas tak jadi pemicu masalah, tapi justru sebagai penyejuk Karena dengan munculnya kasus perparkiran di PD Pasar Jaya akan berdampak pada kebijakan gubernur Anies Baswedan yang sedang berbenah ibukota. Masyarakat akan menilai menata parkir saja gak bisa apalagi menata ibukota. Padahal semua itu ulah oknum.

Udin Lamata

Sebelumnya, kepada media Minggu (17/11/19) Hasanudin Lamata mempersoalkan E Parkir. Dia menuding, Direksi Perumda Pasar Jaya melakukan akal-akalan dengan membungkus kebijakan penunjukan pengelolaan 34 titik parkir ek UP Parkir Dishub kepada BNI dan PT Jakpro.

Tudingan akal-akalan kebijakan itu lantaran pelanggaran Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa ditangkis Pasar Jaya dengan Pergub DKI Jakarta No 50/2019.

Padahal di Pergub tersebut cuma satu poin yang mengatur sinergitas BUMD: yakni pasal 5 butir g. Itupun jika pengadaan langsung bersifat sederhana, atau bersifat khusus dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode yang sudah ada tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam butir b dan c.

Menurut pria berkumis itu, Indah staf Rikrik ketua dewas berjanji akan mengklarifikasi masalah parkir pasar jaya, namun ketika hari H yang ditentukan diklarifikasi oleh Udin, Indah menyatakan pak Rikrik belum ada waktu. “Semakin menutupi masalah, semakin orang pingin tahu masalah tersebut,” tandasnya

Sebelumnya sebagaimana dikutip PoskotaTV.id dan HarianTerbit.co Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin yang dikonfirmasi menepis tudingan dirinya bermain di lahan perparkiran. Sebagai jawaban Arif mengirim lembaran peraturan yang dikeluarkan gubernur DKI.

Tudingan akal-akalan kebijakan itu menguat lantaran pelanggaran Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa dibantah Pasar Jaya dengan Pergub DKI Jakarta No 50/2019.

Sebelumnya seorang pejabat dewas yang dikonfirmasi lewat Whatsapp bernomor 082122221xxx soal dugaan ikut cawe-cawe memberi 34 lokasi lahan parkir ke pihak bank hanya menjawab ”Maaf bapak salah bertanya, nama saya Gultom, dapat nomor hp saya dari mana?” tanyanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *