KISRUH

PEDAGANG PASAR KEMIRI MUKA MINTA PENGADILAN TEGAKKAN KEPUTUSAN EKSEKUSI

HARIANTERBIT.CO – Keputusan Pengadilan Negeri Kota Depok dan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan deklarasi eksekusi Pasar Kemiri Muka yang sudah inkrah. Namun hingga kini, eksekusi atas lahan tersebut belum juga dilakukan.

Atas putusan PN Depok dan MA itu, para pedagang Pasar Kemiri Muka pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan eksekusi putusan tersebut.

“Ya kami inginkan keputusan PN Depok dan MA yang sudah inkrah harus segera dilaksanakan karena sudah tertunda,” tegas Yahya Barhaya, ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka kepada wartawan, Senin (4/11/2019).

Yahya menambahkan, sejak proses hukum kepemilikan Pasar Kemiri Muka berjalan, Pemkot Depok sudah delapan kali mengalami kekalahan melawan PT Petamburan Jaya Raya (PJR) di pengadilan hingga MA, bahkan hingga perkaranya inkrah.

Kasus ini muncul saat pihak PT PJR ingin kembali menata ulang serta merenovasi bangunan pasar yang sebagian sudah rusak. Namun Pemkot Depok menolak keinginan PT PJR tersebut dengan dalih Surat Hak Guna Bangunan sudah habis masa berlaku setelah 20 tahun dan lahannya harus kembali menjadi aset negara.

Ternyata dalam kegiatan persidangan perdata yang memakan waktu hampir belasan tahun itu, pihak Pemkot Depok selalu kalah untuk menyakinkan keberadaan lahan atau aset yang sejak awal memang milik PT PJR tersebut.

Proses hukum gugatan perdata atas lahan Pasar Kemiri Muka, telah berlangsung beberapa kali digelar, yakni gugatan pertama yang dilayangkan Pemkot Depok terhadap PT Petamburan Jaya Raya (PJR) yaitu antara lain di Pengadilan Negeri (PN) Bogor No 36/pdt/G/2009/PN Bogor tergugat PT Petamburan Jaya, dan pedagang Pasar Kemirimuka, tanggal 1 April 2010 dinyatakan kalah oleh Hakim Ketua Sri Asmarani didampingi hakim anggota Ekova Rahayu A dan Agus Widori.

Kemudian Pemkot Depok melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, ternyata Hakim Ketua Zoebar Djajadi dan hakim anggota Wiwik Widijastuti serta Sjofian Moehammad memutuskan Pemkot Depok kalah tanggal 5 Oktober 2010.

Kurang puas hasil di PT Bandung, Pemkot Depok kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hasilnya kembali kalah dengan nomor putusan 695 K/pdt/2011 dipimpin Hakim Ketua Dr H Muhammad Saleh diputuskan 9 Februari 2012.

Selanjutnya turunan putusan MA dikeluarkan PN Bogor No 476/pdt/2013 yang diputuskan MA tanggal 4 April 2014 Hakim Ketua H Andi Syamsu Alam dan hakim anggota Sohoni Mohdally dan H Hamdi diputuskan Pemkot Depok kembali kalah.

Setelah empat kali sidang gugatan perdata kalah, kini giliran Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3KM) yang melakukan gugatan ke PT PJR ke PN Depok tanggal 29 September 2016 dengan No 199/pdt.plw/2015/PN Depok. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Lucy Ermawati dan hakim anggota Selviana Purba dan Tri Joko memutuskan bahwa P3KM kalah.

Setelah kalah ternyata empat pedagang yang mengatasnamankan P3KM yaitu Mulyadi, Zamaludin, Muhsinin dan Salmun melakukan gugatan ke PT PJR di PN Depok dengan nomor 81/pdt.plw/2018/PN Dpk. Majelis hakim yang dipimpin Yuanre Maritte dan hakim anggota Ramon Wahyudi serta Darmo Wibowo, memutuskan bahwa PT PJR menang.

Tidak itu saja kini giliran Mulyadi Cs dari P3KM melakukan banding hasil putusan PN Depok ke PT Bandung dengan No 200/pdt/2019/PTBdg jo No 81/pdt.plw/2018/PN Depok hasil putusan tanggal 13 Juni 2019. Oleh Hakim Ketua Subaryanto dan hakim anggota Berlin Damanik serta Nelson Pasaribu, P3KM dinyatakan kalah.

Belum selesai juga mengalah kini giliran Pemkot Depok kembali mengugat PT PJR dengan nomor gugatan 272/pdt.G/2018/PN Depok ternyata diputuskan Hakim Ketua Nanang Herjunanto dan hakim anggota Sri Rejeki serta Marsinta tanggal 19 Agustus 2019 Pemkot Depok kembali kalah.

Total kekalahan dalam menghadapi gugatan terhadap PT PJR khususnya Direktur Yudhy Pranoto Yohanto dari jajaran Pemkot Depok untuk mengklaim bahwa lahan di kawasan Pasar Kemiri Muka, mencapai delapan kali.

Namun, hingga 13 tahun berjalan sidang gugatan perdata kaitan terhadap lahan tersebut, hingga kini tak kunjung tuntas bahkan aksi sita jaminan yang dilakukan awal tahun 2019, ditunda karena berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. (arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *