NASIONAL

EMPAT TAHAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

HARIANTERBIT.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mendukung Program Strategis Nasional melalui program Indonesia sejahtera diantaranya dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah yang dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menyampaikan RPJM dituangkan sebagai berikut:

  1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah;
  2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
  3. Meningkatnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Lanjut, Sofyan A. Djalil pada pembukaan seminar ‘Sinergitas Pelaksanaan Program Strategis Nasional’ di Gedung PTIK, Selasa (15/10/2019), untuk mendukung Program Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

  1. Pengadaan tanah untuk jalan tol, bandar udara, bendungan, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), kereta bandara, kereta api cepat dan lainnya.
  2. Memperbaiki proporsi P4T yang dilaksanakan melalui Reforma Agraria yang mempunyai target sebesar 9 Juta Ha, terdiri dari legalisasi tanah sebesar 4,5 Juta Ha dan redistribusi tanah sebesar 4,5 Juta Ha. Capaian legalisasi tanah dari tahun 2015 hingga Juni 2019 adalah sebesar 14.223.763 bidang (3.641.937 Ha), sedangkan capaian redistribusi tanah dari tahun 2015 hingga Juni 2019 adalah sebesar 558.700 bidang (418.748 Ha);
  3. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dengan total luas tanah 330.357 Ha guna mendukung penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia yang dibutuhkan masyarakat sebagai bukti hak atas tanah dan kepastian hukum dan diharapkan sampai dengan tahun 2025 seluruh bidang tanah sejumlah 126 juta terdaftar.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan evaluasi seluruh kegiatan Program Strategis Nasional terdapat beberapa kendala, karena ada benturan kepentingan misalnya untuk reforma agraria capaian masih rendah karena untuk legalisasi aset yang berasal dari kawasan hutan masih terkendala pada pelepasan kawasan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur empat tahapan pengadaan tanah. Mekanisme itu terdapat di dalam Pasal 14 hingga Pasal 39.

“Pengadaan tanah akan melewati empat tahapan yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyederhanaan hasil,” terang Arie di Jakarta, Selasa (15/10/2019)

Pada tahap perencanaan akan dilakukan antara instansi yang memerlukan tanah, dengan pemilik tanah. Kemudian pada tahap persiapan, akan dilakukan berupa konsultasi publik antara instansi yang membutuhkan tanah dengan pemerintah provinsi (pemprov).

“Sedangkan pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan penetapan nilai tanah. Setelah itu tahap keempat, tahapan pelaksanaan dan penyelesaian itu (menjadi) tugas BPN,” kata Arie. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *