DAERAH

KEDEPANKAN KERJA SAMA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF


Oleh: Wa Ode Herlina SIKom

SEBAGAI ibu kota, Jakarta adalah pintu gerbang dan wajah pertama negara Republik Indonesia. Capaian pembangunan dan penataan yang kita lakukan, akan selalu dibandingkan dengan ibu kota negara lain: Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Singapura, dan ibu kota negara lainnya. Ada standar standar yang sudah lazim diacu.

Pemerintah pusat sudah pasti berkepentingan terhadap kemajuan kota Jakarta, karena Jakarta membawa nama baik negara. Jabodetabek juga menerima manfaat dari perkembangan Jakarta. Sebagai kota dengan perputaran uang terbesar, Jakarta setiap saat diancam serbuan pendatang untuk mencari kerja atau berdagang.

Perlu rencana tata ruang yang baik, karena berapa pun lahan PKL disediakan, selalu tidak akan pernah cukup. DPRD 2019-2024, kita harap membawa pendekatan baru dalam relasi antara legislatif dan eksekutif.

Dimulai dari banyak menyamakan parameter terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai. Semua gagasan dan usulan kemudian berpatokan pada acuan parameter bersama tersebut.

Masalah banjir, macet, dan perkampungan kumuh adalah tiga masalah besar Jakarta. Menangani tiga masalah ini sebaiknya dimulai dari adanya peta jalan (road map) yang sama antara eksekutif dan dewan. Sangat bagus jika sekaligus melibatkan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat juga memiliki anggaran terkait tiga masalah besar Jakarta ini. Masalah sosial, lapangan kerja dan pelayanan publik perlu dipetakan, karena beragamnya tingkat ekonomi rakyat Jakarta.

Masalah lain yang perlu disepakati adalah terkait dengan penanganan keluhan masyarakat. Saat ini respons pengaduan masyarakat tidak ada saluran yang efektif. Qlue sudah tidak aktif.

Sedangkan pengaduan ke gubernur yang biasanya pagi hari sudah diserahkan untuk ditangani dan dipecahkan oleh wali kota, camat dan lurah. Jika solusi aduan warga melalui wali kota, camat, lurah ini tidak efektif (aspek kontrol tindak lanjutnya), perlu dicarikan jalan keluarnya, apakah melalui aplikasi lain atau format lain.

Singkatnya, kesediaan bekerja sama eksekutif dan legislatif untuk memecahkan persoalan Jakarta harus lebih dikedepankan. Sehingga, masyarakat Jakarta lebih banyak menerima kerja nyata, bukan dominan perang wacana antara para pihak. (Penulis adalah Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *