KASUS

SIDANG SENGKETA SK PENGANGKATAN BUPATI ALOR, KUASA HUKUM PENGGUGAT MINTA PTUN UNTUK MEMBATALKAN

HARIANTERBIT.CO – Sengketa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Sengketa ini adalah perseteruan antara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Alor tahun 2018 Nomor Urut 1, DR Imanuel E Blegur MSi dan H Taufik Nampira SP, MM selaku penggugat melawan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan SK pengangkatan pasangan petahana Cagub-Cawagub Nomor Urut 2, Drs Amon Djobo dan Imran Duru SPd.

Dalam sidang kesaksian Selasa (3/9/2019) ini, kuasa hukum penggugat mengajukan dua saksi sebagai upaya membuktikan adanya pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 71.

Kedua saksi adalah Aparatur Sipil Nasional (ASN) yang dimutasi dan diberhentikan jabatannya yakni Endang Adang, serta satu ASN yang dipecat bernama Z Latan. Keduanya adalah warga Alor yang diberhentikan atau dicopot jabatannya, dan khusus Z Latan diduga dipecat oleh Bupati petahana.

Kehadiran Endang Adang sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum tergugat, apakah atas kemauan sendiri atau atas perintah atasan. “Apakah atas kemauan sendiri atau atas perintah atasan?” tanya kuasa hukum tergugat.

Dengan sigap, Endang Adang menjawab, kesaksiannya bukanlah atas perintah atasan namun atas kemauannya sendiri.

Endang Adang adalah pejabat ASN Pemerintah Daerah Alor. Dia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Seksi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Endang disangkakan sebagai ASN yang tidak mematuhi peraturan.

Endang mengaku dipanggil dan hendak diperiksa dengan tuduhan tidak mematuhi peraturan, namun Endang membantah tuduhan tersebut dan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan. Tetapi atas dasar itu, Endang dituduh telah menghalang-halangi pemeriksaan dan dimutasi menjadi staf pelaksana.

Herannya, surat pemberhentian dirinya itu Menurut Endang dia diberhentikan dari jabatannya pada tanggal yang sama ketika diperiksa. “Saya mencari keadilan di sini,” tukas Endang.

Saat ditanya dia mencari keadilan untuk siapa, Endang menyatakan, dia mencari keadilan untuk diri sendiri dan banyak ASN yang terkena persoalan seperti dirinya alias diduga diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati petahana jelang pilkada serentak.

Sementara saksi kedua, Z Latan mengatakan, dia dipecat dari ASN karena dituduh telah melanggar disiplin, tidak masuk kerja selama 56 hari.

Merespons hal itu, Hakim Ketua DR Umar Dani SH, MH menanyakan apakah Z Latan diperiksa dalam hal itu. Z Latan mengatakan telah diperiksa bulan Maret 2018. Tanggalnya, Latan mengaku tidak ingat.

Latan mengatakan, pada saat diperiksa, dia disodorkan bukti daftar hadir absensi yang berbeda dengan yang biasa dia lihat ditempatnya bekerja. Dalam daftar hadir itu, tidak tertera tanda tangan dirinya.

Menurut Z Latan, selama dia bekerja di kecamatan, tidak ada absen yang dia tanda tangani tiap hari. Absensi hanya dilakukan per tiga bulan, dan itu berlaku untuk semua ASN di tempatnya bekerja. Sebagai salah satu pegawai di kecamatan yang berlokasi di pelosok Kabupaten Alor, Z Latan mengatakan, tidak ada listrik dan internet yang membuat ASN di kecamatan itu tidak bisa absen setiap hari layaknya ASN di kota-kota besar.

Lebih lanjut dikatakan, absensi hanya dilakukan tiap tiga bulan sekali dengan daftar hadir yang mengacu pada absensi selama tiga bulan itu. “Tiap tiga bulan kami absensi, bukan cuma saya, tetapi juga semua ASN di kecamatan,” ujar pejabat kecamatan ini.

Z Latan mengaku dipecat pada bulan Agustus jelang Pilkada Serentak 2018. Ada dugaan kesengajaan untuk mengganti dirinya.

Saat ditanya apakah pemecatan dirinya merupakan pelanggaran terhadap UU No 10 Tahun 2011 pasal 71.

“Saya tahu itu, bahwa ada larangan di UU No 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 71 Ayat 2. Saya hadir di sini karena diminta kesediaan oleh pengacara untuk menjadi saksi, dan saya sangat bangga, karena dengan demikian, maka apa yang dilakukan Bupati Alor merupakan pelanggaran,” tandasnya.

Dibatalkan
Sementara itu, tim penasihat hukum penggugat, Christian, didampingi langsung oleh Ketua Tim Penasihat Hukum Lomboan Djahamou mengatakan, pihaknya optimis harus mendalilkan satu kebenaran agar keadilan mendapat tempat sesuai kedudukannya.

“Nanti kita ikuti pada sidang-sidang pemeriksaan, dari tadi kita singgung mengenai pelanggaran Pasal 71 (yang diduga) dilakukan oleh Bupati inkumben pada masa jabatannya yang mana di dalam Pasal 71 Bupati inkumben dilarang, tegas dilarang, baik di pasal tersebut maupun penjelasannya dilarang melakukan pergantian pejabat. Saksi yang kami ajukan itu merupakan pejabat dan itu tersumpah,” ujar Christian, dalam keterangan pers yang diterima HARIANTERBIT.co, Selasa (3/9/2019).

“Di Bawaslu RI kami dapat keputusan, bahwa Bawaslu RI mengabulkan dalil-dalil kita, namun waktunya itu tipis dengan pelantikan, yang mana pelantikan itu dilangsungkan pada bulan Maret,” katanya.

Menurut Christian, ada hal yang tidak lazim pada keputusan melakukan pelantikan pada bulan Maret itu. Sebab, dari informasi yang diterima, bahwa untuk pelantikan Bupati dan pelantikan Wakil Bupati Alor diagendakan sekitar bulan September.

“Dalam hal ini berarti dari tanggal 17 Maret, sampai akhir September itu seharusnya (dijabat oleh) Plt (pelaksana tugas),” Ujar Christian.

“Itu ada suratnya, memang tidak ditujukan kepada kami namun ada rekan-rekan kami yang melihat itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang tanda tangan adalah bapak Soemarsono kalau nggak salah,” kata Christian.

Lantas jika memang terbukti terdapat pelanggaran Pasal 71 yang dilakukan oleh Bupati terlantik, apa dampak yang akan terjadi terhadap Bupati petahana itu?

Christian menjelaskan, dampak saat ini terhadap pokok perkara di PTUN mengenai SK Mendagri, dampaknya kalau memang keadilan ditegakkan dan didudukkan pada fungsinya secara terang benderang, maka SK pengangkatan Bupati Alor yang dikeluarkan oleh Kemendagri, harus dibatalkan.

“SK (pengangkatan) tersebut kita mohonkan untuk dibatalkan. Sehingga ketika dibatalkan, bupati yang sekarang, bukan bupati lagi. Nanti sistemnya akan dikembalikan lagi kepada Kemendagri. Itu bentuk persiapan penggantinya dan bagaimana caranya, itu teknis,” ujar Christian.

“Kami singgung juga mengenai SK pengangkatan aslinya. Kita minta SK asli diperlihatkan tetapi jawaban dari tergugat, mereka tidak ada,” kata Christian.

Ketika disinggung apakah SK pengangkatan Bupati Alor adalah SK bodong? Christian mengatakan, pihaknya tidak mengatakan seperti itu. “Saya berdasarkan informasi pada persidangan sebelumnya (fakta sidang) saat ditanya bukti SK asli, pihak tergugat menjawab tidak ada. Yang ada hanyalah petikan atau salinan yang ditandatangani oleh Mendagri,” tandas Christian.

Gugatan Ditolak
Keterangan Christian kemudian diperkuat oleh Ketua Tim Penasihat Hukum Lomboan Djahamou. Menurut Lomboan, perjuangan dari para penggugat dan kuasa hukum ini bukan hanya formal hukum, tetapi ini membongkar dugaan kejahatan demokrasi, karena (diduga) ada pelanggaran Pasal 71 yang sementara (pada sidang) telah dibuktikan.

“Dan bukan tidak ada bukti, Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan itu pelanggaran dan dikuatkan oleh Bawaslu RI, itu pelanggaran. Dan Bupati petahana, tidak menerima rekomendasi Bawaslu. Dia malah melaporkan Bawaslu RI ke DKPP minggu lalu. Alhamdulillah puji syukur, DKPP menolak gugatan Bupati Alor,” kata Lomboan.

“Berarti memang bahwa Bupati ini melanggar. Kita mau ke mana lagi? Kami dari kampung, satu-satunya ya PTUN,” tandasnya.

Dia pun berharap, semoga kebenaran ini akan terungkap, kebenaran didudukkan pada tempatnya. “Jadi ini kejahatan demokrasi,” tegas dia.

“Bayangkan, kalau saya bawa mobil nggak ada surat-surat berarti mobil bodong. Sementara dalam persidangan kalau sebuah surat keputusan yang asli nggak ada, berarti yang dipakai apa dong? Bodong kan. Inilah yang sementara kami ingin membuktikan,” pungkas Lomboan Djahamou. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *