NASIONAL

DIRUT DEFINITIF PLN PERLU MEMILIKI PROGRAM 100 HARI


Oleh: Ridwan Hanafi

PRIORITAS visi Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya sebagaimana disampaikan saat pidato maupun rapat terbatas kabinet adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) mengharapkan visi tersebut dapat disinergikan dengan visi revolusi mental pada periode sebelumnya, yang menurut kami belum terlaksana secara optimal. Sebagai relawan sejak dari awal pilpres periode pertama, LRJ konsisten terus mengawal program beliau, dan itu dapat kami buktikan kepada Pak Jokowi.

Fokus utama LRJ di akhir periode ini terkait program pembangkit listrik 35.000 MW, yang dilaksanakan oleh PT PLN sampai sejauh ini program pembangunan pembangkit listrik tersebut belum maksimal, dan masih jauh dari target. Hal ini terjadi akibat sejumlah permasalahan yang ada di perusahan plat merah itu antara lain, praktek-praktek korupsi, lemahnya tata kelola manajemen, adanya intervensi politik dalam menentukan jajaran dewan direksi sehingga mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, sementara kita perlu ketahui PLN adalah perusahaan yang sangat besar dengan tingkat kesulitan manajemen yang tinggi, tidak semata aspek keuangan.

Persoalan utama PLN saat ini adalah program percepatan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW, membutuhkan pengelolaan stakeholder dan pembiayaan yang besar. Sementara PLN hingga saat ini masih bergantung pada subsidi dan kompensasi pemerintah untuk memperoleh laba.

Soal pemeliharaan atas infrastruktur eksisting baik di hulu, tengah, hilir dan aspek pelayanan pelanggan sehingga tingkat kehandalan dan keamanan pasokan listrik dapat terjamin. Saat ini banyak fasilitas pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan pengaman transmisi yang sudah mulai menurun kinerjanya karena faktor usia.

Kemudian aspek pelayanan pelanggan, di mana PLN seharusnya menjadi pandu rakyat untuk penggunaan listrik secara aman. Sebagai contoh, instalasi yang terpasang di rumah penduduk sejak dipasang pertama kali, rasanya tidak dilakukan pengecekan ulang dan pemeliharaan yang diperlukan sesuai peraturan. Padahal berdasarkan catatan statistik Dinas Pemadam Kebakaran DKI saja pada 2018 terjadi 1.528 kali kasus kebakaran, atau 58 persen di antaranya disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kelistrikan, di mana PLN peduli dengan hal ini?

Perlu dilakukan restrukturisasi dengan program debirokratisasi organisasi demi peningkatan efektivitas, efisiensi, kualitas operasi, dan pelayanan dengan memperpendek prosedur, melalui penyederhanaan pola hierarki organisasi. Sebagai contoh, Direktorat Jawa Bali cukup satu direktorat saja untuk mempermudah koordinasi dan tanggung jawab.

Sumber daya manusia (SDM) yang handal, karena setiap saat harus menghadapi dan memiliki manajemen risiko yang tinggi dan memadai. Untuk itu, pengembangan SDM di PLN ini perlu dimaksimalkan.

Mengingat sangat penting dan strategisnya PLN, LRJ mengharapkan pemimpin muda yang bersih dari paham politik identitas, bersih dari kasus korupsi, nasionalis, berkemampuan dalam pengelolaan sektor kelistrikan dari sektor hulu hingga ke sektor hilir, dan menguasai aspek manajemen strategis untuk membangun sinergi dengan organ-organ pemerintah terkait, dan juga mampu bersinergi dengan investor nasional maupun internasional.

Untuk melihat dan memperhatikan lebih lagi di potensi internal PLN, di mana kita ketahui banyak sekali yang ahli baik di hulu, hilir, maupun di manajemen PLN itu sendiri. Diperlukan komitmen untuk bekerja dan berkorban, misalkan dalam 100 hari pimpinan baru diangkat, mampu menjelajahi sekian persen wilayah PLN, melakukan pemetaan masalah, dan lain-lain. Sehingga diharapkan, ada kejelasan lebih lagi dalam pengelolaan dan pemecahan masalah yang sudah berlarut-larut ini. (Penulis adalah Sekjen Laskar Rakyat Jokowi/LRJ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *