NASIONAL

DEMI KESELAMATAN BANGSA, MEGAWATI LAYAK DAN TEPAT PIMPIN INDONESIA SAMPAI LIMA TAHUN KE DEPAN

Oleh: H ANHAR NASUTION.

PASAL 6 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ke IV Tahun 2002 menyebutkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang mendapatkan lebih dari limapuluh persen suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal dan Ayat dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen itu menurut hemat saya jelas dan tegas mengatakan tentang syarat sahnya pelantikan seorang Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum.

Namun, sampai hari ini, saya belum mendengar dan membaca pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa dua pasang kontestan yang bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendapatkan suara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen keempat 2002, khususnya Pasal 6A ayat 3.

Informasi yang beredar di masyarakat, KPU sebagai pihak yang ditugaskan Undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sampai saat ini masih memperbaiki Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Artinya, perhitungan suara hasil pemilu serentak lalu belum tuntas dilakukan.

Ketika hasil Pilpres 2019 di sidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga pengadil sengketa pemilu ini dalam putusannya hanya menolak permohonan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara itu KPU Pusat mengumumkan pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang pemilu karena meraih suara terbanyak dengan mengenyampingkan pasal yang ada pada UUD 1945 hasil amandemen keempat.

Pada sisi lain, saya menilai masyarakat hanya disuguhkan statemen dan pendapat para tokoh, pakar politik, pengurus teras partai politik kontestan pemilu dan kalangan cendikiawan.

Mereka sepertinya berlomba-lomba menyatakan ‘Kembali ke UUD 1945 yang Asli dan gunakan kembali semacam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa pemerintahan Orde Baru dan presiden terpilih tidak ke luar atau melenceng dalam menjalankan visi misinya.

Bahkan mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno yang sekarang menjabat sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam sebuah diskusi di Ball Room Hotel Grand Sahid Jakarta beberapa hari lalu menyerukan untuk kembali ke UUD 45 dan GBHN.

Bahkan Try Sutrisno yang juga mantan Panglima ABRI tersebut mendorong agar Presiden dan Wakil Presiden kembali dipilih MPR RI, bukan langsung oleh rakyat seperti empat kali pemilu lalu (2004, 2009, 2014 dan 2019).

Pemilihan presiden-wakil presiden langsung oleh rakyat dinilai lebih banyak mudarat dibandingkan dengan manfaatnya. Ini terlihat pada pemilihan presiden 2019 yang hanya diikuti dua pasangan presiden-wakil presiden. Anak bangsa terbelah yang berpotensi mencabik-cabik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan Presiden-Wakil Presiden oleh MPR RI sebagai lembaga Tertinggi Negara sesuai dengan Sistem NKRI karena hal tersebut tercantum dalam sila ke Empat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sistem Demokrasi di Indonesia yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan/Permusyawaratan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua BPIP sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam sabutannya pada Kongres 2019 di Sanur, Bali beberapa hari lalu mengutarakan untuk kembali kepada UUD 1945 dan GBHN.

Anehnya di kalangan masyarakat juga berkembang informasi bahwa Presiden Joko Widodo keberatan kembali kepada UUD 1945 dan GBHN, Jika hal tersebut benar, tidak ayal bahwa bisa-bisa sebagai kader yang sering diutarakan Megawati sebagai petugas partai, Jokowi telah menolak keingin dari Ketua Umum PDIP tersebut.

Apalagi pidato Megawati tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Resmi Hasil Kongres PDIP 2019. Dengan begitu, jelas sebagai kader partai sang Calon Presiden yang di usung PDIP telak dengan sadar menolak keputusan partai pendukung utama dia maju dalam Pilpres lalu.

Sebagaimana diamanahkan UUD 1945 BAB II pasal 3 ayat (2), Presiden-Wakil Presiden terpilih dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Insya Allah dilangsung 20 Oktober mendatang. Jika dikaitkan dengan pasal 6A ayat (3), apakah MPR bisa atau berani melantik dan pasangan mana yang berhak untuk dilantik, masyarakat yang akan menilai.

Agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan politik, sebaiknya para tokoh, elite bangsa dan Anggota MPR RI segera melakukan langkah. Jika dorongan kembali ke UUD 1945 asli dan GBHN semakin kuat demi keselamatan bangsa dan negara, bisa jadi partai pemenang pertama dan kedua Pemilu yang akan berhak mendominasi dan memiliki legititas hukum di Republik ini untuk menentukan siapa yang akan dipilih dan dilantik MPR menjadi Pemimpin NKRI ini.

Menurut hemat saya, Megawati Soekarnoputri layak dan tepat memimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Dan, sebagai Ketua Umum partai pemenang Pemilu lalu, beliau boleh mengusulkan pasangannya sebagai Wakil Presiden RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *