NASIONAL

BUPATI SOLOK SELATAN LANGGAR UU, HETIFAH MINTA KEMBALIKAN HAK DRG ROMI

HARIANTERBIT.CO– Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hetifah Sjaifudian meminta Bupati Solok Selatan, Murzni Zakaria mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Surat Keputusan Bupati Solok Selatan itu yang menyatakan Romi tidak memenuhi kreteria umum untuk mengabdi sebagai PNS lantaran menyandang disabilitas, kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya kepada Harianterbit.co akhir pekan kemarin, sama saja dengan melanggar Undang-Undang (UU).

Sebab itu, politisi perempuan Partai Golkar ini meminta, pemerintah mengembalikan apa yang menjadi hak Romi sebagai Warga Negara Indonesia. “Negara harus hadir untuk memenuhi hak dan memposisikan warganya yang difabel setara dengan yang lainnya. Apalagi terbukti Romi unggul dalam ujian CPNS jalur umum (ranking) dan mengabdi dengan baik di puskesmas sebagai pegawai tidak tetap,” ujar Hetifah.

Menurut Hetifah, Murzni yang membatalkan kelulusan Romi melanggar UU No: 8 tentang Penyandang Disabilitas. “Membatalkan kelulusan CPNS Romi adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada pasal 5 jelas disebutkan penyandang disabilitas mempunyai hak perkerjaan,” lanjut Hetifah.

Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olah raga, wisata, budaya dan ekonomi kreatif itu mengatakan, dalam UU Penyandang Disabilitas, pasal 53 mengatur kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN serta BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sedangkan perusahaan swasta, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut, wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.Tidak hanya UU Penyandang Disabilitas, ungkap Hetifah, keputusan Bupati Solok Selatan tersebut juga dianggap sudah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No: 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam penjelasan pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyebut bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, aliran politik, dan para penyandang disabilitas,” demikian Hetifah Sjaifudian. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *