NASIONAL

PERIODE KEDUA JOKOWI, SOROTI EFEKTIVITAS APBN/APBD


Oleh Ir La Ode Budi

PADA pidato iisi Indonesia di Sentul Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2019, presiden terpilih Joko Widodo menekankan bahwa anggaran pemerintah harus punya dampak pada tiap rupiahnya. Kalimat ini sebenarnya bukan hal baru, karena setiap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat nasional, Jokowi selalu mengingatkan kerugian atas anggaran yang tidak efektif kepada para kepala daerah.

Secara umum anggaran ‘merugikan’ tersebut adalah, pertama, alokasi anggaran tidak didasarkan untuk menyelesaikan tahapan utama keunggulan daerah. Anggaran hanya disebar mengikuti fungsi-fungsi dinas yang ada. Tidak ada penekanan pada satu prioritas yang menjadi ‘urat nadi’ kemajuan daerah, dituntaskan pada tahun anggaran tersebut. Padahal, jangka waktu lima tahun jabatan bupati/wali kota, diharapkan ada satu-dua kemajuan daerah yang sudah ‘berbicara’ di tingkat nasional.

Kedua, anggaran yang alokasinya tidak terintegrasi. Misalnya, ada yang buat pelabuhan, tapi jalan ke lokasi tersebut dan sarana penunjangnya tidak dibuat atau dirancang dengan baik. Akibatnya pemanfaatan dari pelabuhan tersebut tidak maksimal. Juga pada pembangunan pasar, dan lain-lain. Padahal alasan alokasi anggarannya saat diusulkan adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Perencanaan parsial, akibatkan efek ganda penggunaannya tidak kunjung tercapai.

Ketiga, eksekusi dengan kualitas rendah. Misal bangun jalan dan gedung-gedung, tapi tidak didasarkan tata ruang yang baik dan pengawasan kualitasnya. Membangun jalan, tapi kualitas jalan rendah, sehingga rusak kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah selesai dikerjakan. Padahal, alasan alokasi anggarannya adalah menopang lalu lintas ekonomi dan pergerakan rakyat. Masalah daerah, itu lagi itu lagi.

Keempat, biaya untuk operasional daerah sangat tinggi dibanding anggaran untuk sasaran pembangunannya. Pada satu kesempatan, untuk tingkat departemen, Jokowi menyebut misal angka pemulangan overstay (izin tinggal kedaluwarsa) di Arab Saudi, biaya persiapan dan operasional penunjangnya, lebih besar berkali-kali dari biaya transportasi pemulangan orangnya. Rapat-rapat yang tidak efisien, biaya perjalanan atau kunjungan studi yang tidak ada pengaruhnya dan lain-lain.

Efektivitas anggaran akan menentukan suksesnya daerah. Kebanyakan kita hanya menyoroti “kehilangan uang daerah” karena korupsi, kurang membahas efektivitas anggaran. Padahal terbuang percuma keuangan daerah karena tidak efektifnya perencanaan, alokasi dan pengawasan, dengan nyata angkanya bisa jadi besar sekali.

Semoga menjadi refleksi bagi mereka yang mendapat amanah, baik pimpinan daerah atau para kepala dinas. (Penulis adalah Bendahara Umum Kibar Indonesia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *