NASIONAL

PERIODE KEDUA, JOKOWI TUGASKAN GUBERNUR PANTAU KETAT KINERJA PEMERINTAH DAERAH


Oleh: Ir La Ode Budi

PADA Minggu 30 Juni 2019, Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi presiden-wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024, dan pada 20 Oktober 2019 akan dilantik. Pertanyaannya adalah, apa program yang kita bisa usulkan?

Pada periode pertama, Jokowi sangat menekankan infrastruktur, penyederhanaan izin untuk tumbuhnya usaha dan bantuan sosial (KIP, KIS, PKH, Dana Desa) untuk menjangkau seluruh masyarakat terbawah, tertinggal dan terpinggir di pelosok negeri.

Pada periode kedua, telah kita dengar Jokowi akan menekankan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengejar kapasitas bangsa mencapai tujuan-tujuannya. Produktivitas pekerja dan nilai tambah dari SDM berkualitas akan jadi sasaran utama.

Pun demikian, selain kinerja pemerintah pusat, ada kumulatif yang besar lain yang besar sekali dampaknya jika terjadi. Apa itu? Kinerja kabupaten dan kotamadya dalam mengadakan perubahan dan perbaikan di masing-masing daerah!!!

Kumulasi dari pembanguan daerah-daerah harus menjadi pembentuk utama kinerja pembangunan nasional. Jika alokasi anggaran APBD kabupaten dan kota didasari strategi yang tepat, alokasi anggaran tepat sasaran, efisien, akan menjadi stimuli pembangunan di daerah itu, jelas besar sekali dampaknya secara nasional. Karena jumlah 416 kabupaten dan 98 kota, adalah jumlah yang besar sekali.

Dana yang ditransfer ke daerah baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU), harus dipantau dengan ketat perencanaan dan eksekusinya. Dana Desa dan program pemerintah daerah harus dipastikan bersinergi, agar memberi dampak besar terbentuknya ‘keunggulan khas daerah’.

Urat informasi digital dan perdaganan digital harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh daerah, untuk ‘mengekspor’ produk unggulan daerah tersebut, baik ke daerah lainnya atau negara lain.

Masalahnya adalah memonitor kinerja 514 kabupaten/kota tidaklah gampang. Karena itu, di samping ada pemantaun dari pusat, Presiden Jokowi harus memperkuat peran gubernur untuk meneliti perencanaan daerah, memantau dan meninjau pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota dalam wilayahnya.

Walaupun bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat di daerahnya, tidak bisa dilupakan, ‘napas’ mereka adalah suntikan dari pusat berupa DAK dan DAU. Dan rakyat yang membayar pajak, menuntut agar pajak mereka digunakan dengan efektif dan efisien serta berdampak besar bagi perubahan nasib rakyat di tiap daerah.

Dan Jokowi dapat meminta para gubernur ‘mewakilinya’ memantau langsung bukti nyata (blusukan) di lapangan atas dampak dari dana yang ditransfer pusat ke daerah. Jokowi buat keppres penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Semoga periode kedua, Jokowi membawa kemajuan yang lebih dramatis di seantero Nusantara. Aamiin… yaa robbal ‘aalamiin…. (Penulis adalah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kibar Indonesia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *