KISRUH

MAFIA PERADILAN SALING SILANG DENGAN MAFIA RUSUN

HARIANTERBIT.CO – Mengenai pengesahan kepengurusan P3SRS GCM hasil RUALB amanah Pergub 132/2018. Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI, ketika di hubungi oleh warga GCM menyatakan, bahwa ada sedikit hambatan, karena putusan PDT16.

“Sehingga ada intervensi dari luar DPRKP, tapi semua sudah di serahkan kepada gubernur tinggal menunggu arahan gubernur,” terang Ketua Panmus P3SRS GCM Haryo Satmiko, Minggu (21/4/2019) di Apartemen GCM.

Pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa “Saya disumpah dengan Al-Quran bukan dengan Buku Cek Pengembang Hitam”. Sehingga memberi angin segar bagi Majelis Hakim PDT16 Desbeneri Sinaga dkk untuk dagang sapi dengan mafia rusun.

“Dengan adanya Pergub 132/2018 dan semua pengurus P3SRS se DKI, termasuk kawasan GCM wajib didemisionerkan dan dilakukan pemilihan ulang yang sesuai dengan amanah pergub. Kalau demikian apa pun putusan PDT16 sudah tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun ya,” ujar Desbeneri Sinaga kepada Justiani selaku tergugat.

Dijawab oleh Justiani memang pernyataan Gubernur Anies Baswedan mau menegakkan UU 20/2011 melalui Pergub 132/2018, di mana keadilan di kawasan rusun benar-benar terwujud. Dan apabila Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI menjalankan tugasnya, maka sesungguhnya peradilan ini tidak perlu ada.

“Semua kepengurusan P3SRS se DKI wajib di bekukan dan di adakan pemilihan ulang yang sesuai dengan aturan Pergub. di GCM, sebagai percontohan kawasan rusun DKI, sejak pembentukan Panmus (Panitia Musyawarah) di hadiri oleh staf DPRKP DKI begitu juga pada RUALB 1 dan RUALB 2,” jelas Justiani.

Kepengurusan Tonny Soenanto dkk hasil RULB 20-09-2013, lanjutnya, di demisioner kan, dan kemudian di lakukan pemilihan ulang yang ternyata terpilih kembali Tonny Soenanto dengan sekjen yang baru, Dian Anggraeni.

“Gubernur Anies Baswedan menginginkan warga yang memenuhi syarat yang terpilih sebagai pengurus. Maka tidak mungkin oknum seperti Lily Tiro dan Herry Wijaya (Penggugat PDT16) yang terbukti menjadi tameng kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk, dengan cara melarang BPN balik nama SHGB, melarang PLN dan PDAM balik nama ke P3SRS. Dan pungutan IPL di markup masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk,” ungkapnya.

“Oknum-oknum yang demikian tidak mungkin bisa lolos menjadi pengurus P3SRS. Demikian kata pak hakim dalam sidang terkait kepengurusan P3SRS GCM. Seraya hakim mengutarakan keinginan Gubernur Anies Baswedan yang kami dengar langsung dan juga tertuang dalam Pergub 132/2018.

Dikatakan Justiani, rupanya Majelis Hakim PDT16 Desbeneri Sinaga dkk melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mengecoh mafia rusun.

Bagaimana tidak? Putusan PDT16 di bikin sesat, yaitu menyatakan RULB sebagai PMH dan Akta-akta hasil RULB 20-09-2013 dan turunannya tidak sah dengan alasan melanggar AD/ART. Persisnya warga tidak pernah menyurati pengurus lama untuk meminta mengadakan RULB tersebut sebagaimana di persyaratkan dalam AD/ART.

Tentang putusan PDT16 tersebut, Justiani memaparkan bahwa PDT16 adalah contoh dari peradilan sesat, yakni pengadilan di pakai untuk tameng kejahatan dengan menerbitkan putusan sesat.

“Desbeneri Sinaga dkk selain menjadi alat kejahatan (peradilan sesat) juga telah melakukan kesalahan fatal dalam putusan. Setidaknya ada empat hal pelanggaran hukum oleh majelis hakim. Pertama, majelis hakim menistakan hak berserikat warga GCM yang di lindungi dalam UUD, yakni pembentukam FKW (Forum Komunikasi Warga), yang karena sejumlah warga telah menyurati Pengurus, namun tidak direspon. Maka akhirnya melalui kuesioner yang diisi oleh lebih dari 500 pemilik penghuni terkordinir oleh FKW sepakat mengadakan RULB 20-09-2013.

Kedua, majelis hakim mengabaikan barang bukti berupa dokumen Kesepakatan Tripartit 20-06-2013 yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan DKI sebagai dasar pelaksanan RULB 20-09-2013. Artinya majelis hakim menghina DPRKP DKI sebagai pelaku PMH karena dasar pelaksanaan RULB 20-09-2013 adalah produk bikinan DPRKP DKI.

Ketiga, majelis hakim gagal memahami bahwa barang bukti 500 lebih kuesioner warga GCM sepakat RULB yang menjadi dasar Dinas Perumahan DKI memanggil Pengurus Lama untuk membuat kesepakatan Tripartit justru dianggap oleh Majelis Hakim sbg bentuk melanggar AD/ART.

Keempat, majelis hakim menistakan sejumlah Lembaga Pemerintah dan Kementerian karena mengabaikan legalitas dan legitimasi kepengurusan P3SRS GCM hasil RULB 20-09-2013 pimpinan Tonny Soenanto dkk yang diakui oleh 15 surat dari Lembaga Pemerintah dan Kementerian, yaitu berupa:

  1. Dokumen serah terima pertelaan dari pengembang ke P3SRS tahun 1999.
  2. SK Gub 1024 Tahun 1997 Pengesahan Pertelaan GCM
  3. SK Gub 1029 Tahun 2000 Pengesahan Badan hukum P3SRS GCM, (d/h PPRSC GCM)
  4. Putusan Kasasi 100K yang telah inkrach menyatakan bahwa Gugatan Lily Tiro dkk Ditolak.
  5. Berita Acara Pengesahan Akta-akat RULB 2013 dan Akta turunannya oleh Kepala DRKP DKI
  6. Surat Dinas PRKP DKI no 2145 tentang Kepengurusan Tunggal P3SRS GCM adalah Tonny Soenanto
  7. Surat Dinas PRKP DKI no 2745 tentang pencabutan surat-surat Dinas sebelumnya yang mengesahkan Lily Tiro dan perintah kepada Lily Tiro untuk segera serah terima kepada kepengurusan Tonny Soenanto.
  8. Hasil RDP DPD RI yang memerintahkan Gubernur DKi untuk dalam 30 hari menyelesaikan GCM. Karena itu merupakan tugas Gubernur DKI (amanah UU 20/2011), seharusnya bahkan tidak perlu melalui proses hukum, manakala DRKP DKI menjalankan UU.
  9. Bukti Baliknama ID PLN dr PT Duta Pertiwi Tbk kepada P3SRS GCM
  10. Bukti balik nama ID PDAM dari PT Duta Pertiwi Tbk kepada P3SRS GCM
  11. Surat dukungan dari KemenPUPR RI tentang kepengurusan P3SRS GCM yang sah adalah Kepengurusan Tonny Soenanto dkk.
  12. Surat Kemenko Polhukam yang mengesahkan kepengurusan P3SRS GCM pimpinan Tonny Soenanto dkk.
  13. Surat Kantor BPN Admin Jakpus tentang persetujuan Baliknama SHGB dari atasnama PT Duta Pertiwi Tbk kepada atasnama P3SRS GCM (sesuai UU)
  14. Surat Kanwil BPN DKI tentang persetujuan baliknama SHGB dari atasnama PT Duta Pertiwi Tbk menjadi atasnama P3SRS GCM (sesuai UU).
  15. 15. Hasil Rapat Konsultasi dg Dinas PRKP bab Penyesuaian Pergub 132/2018 melalui Panmus dan RUALB untuk penyesuaian AD ART, Tatib n Struktur Kepengurusan sudah dilaksanakan dengan dikawal ketat oleh staf DRKP mulai dari pembenukan PanMus, RUALB1 dab RULB2 serta konsultasi akta-akta notaris, hasilnya juga sudah diserahkan kepada DRKP DKI yang menurut Pergub 132/2018 dalam 7 hari wajib diterbitkan surat pengesahan.

Ditanya mengenai dampak hukum Putusan PDT16 yang membatalkan keabsahan Akta-akta RULB 20-09-2013, Justiani menjawab tegas, bahwa posisi hukum bisa di lihat dari dua perspektif, normatif dan diskretif.

1. Hukum Normatif
PDT16 masih dibanding, belum nanti nunggu kasasi dan PK, di sisi lain masih berlaku Putusan Kasasi 100K/PDT/2017.
Dan apakah bisa membatalkan lewat PTUN sejumlah 15 surat Lembaga Pemerintah/Kementerian yang sudah mengesahkan kepengurusan Tonny Soenanto Hasil RULB 20-09-2013. Selain itu putusan Kasasi Inkrach 100K/PDT/2017 wajib dilaksanakan (hukum tertinggi untuk dieksekusi) sebelum ada Putusan Inkrach lainnya.

Bahkan ada kasus bila ada dua putusan inkrach pun, maka harus di plenokan, dimana pemenangnya harus minimal 20 Hakim Agung MA (50%+1 dari total 39 Hakim Agung MA).

2. Hukum Diskretif
Permen PUPR 23/PRT/M/2018 dan Pergub 132/2018 mempunyai kekuatan hukum diskretif untuk solusi atas kekacauan akibat praktek permafiaan rusun. Sehingga perlu semua kepengurusan P3SRS di bekukan dan di adakan pemilihan ulang sesuai Pergub 132/2018 yang mengacu pada UU20/2011, untuk di tertibkan dan dikawal oleh DRKP, sehingga melahirkan kepengurusan sah sesuai amanah Pergub 132/2018 tersebut.

“Putusan PDT16 yang menyatakan akta2 RULB 20-9-2013 tidak sah, secara hukum, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena kepengurusan Hasil RULB 20-9-2013 mengikuti amanah Pergub sudah di demisionerkan dalam RUALB P3SRS GCM tanggal 3 Maret2019, dan sudah terpilih yang baru”, Dian Anggraeni menambahkan.

“Tidak mungkin TGUPP, DRKP dan seluruh Tim Terpadu Penyelesaian Perumahan akan menjerumuskan Gubernur Anies Baswedan ke dalam Jebakan Mafia Rusun, tidak ada yang berani lah. Saya berani taruhan itu.

Anies Baswedan tidak main-main dalam hal ini. Dia sendiri bilang disumpah dengan AlQuran. Sungguh tidak main – main”, terang Tonny Soenanto, Ketum terpilih dibawah pengawasan DRKP DKI, periode 2019-2022.

“Ini indikasi bagus buat rakyat. Mafia Peradilan menipu Mafia Rusun dengan putusan PDT16 yang sesat dan Tempis De Lichtie nya sudah lewat, sudah tidak relevan lagi. Sejelek-jelek nya birokrasi tidak mumgkin mau melindungi kejahatan,” tambahnya..

Justiani menyebutkan Lily Tiro dan Herry Wijaya sebagai tameng ‘kejahatan” PT Duta Pertiwi Tbk yang bukti-buktinya sudah di arsip di ANRI sebanyak 10 buku. masing-masing setebal 500 halaman.

” Berisi di antaranya melarang balik nama SHGB, melarang balik nama ID PLN dan PDAM, mengutip IPL masuk rekening PT Duta Pertiwi Tbk lengkap dengan berbagai markup ilegalnya”, pungkas Justiani menutup wawancara. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *