KESRA

7.100 TKSK DAPAT BPJS KETENAGAKERJAAN DARI KEMENSOS

HARIANTERBIT.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) sangat memperhatikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebanyak 7.100 penyelenggara kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasaan kecamatan itu. Kini sudah mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kami ingin memberikan perhatian kepada teman-teman TKSK yang selama ini, yang sudah berjibaku bekerja di lapangan menangani permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat.
“Ada dari para TKSK yang meninggal dalam melakukan tugasnya. Sejak dilaksanakan MoU dengan BPJS TK pada 2018 sebagai jaminan sosial kepada TKSK seluruh Indonesia, telah diberikan santunan kematian dan kecelakaan kerja kepada sebanyak 29 orang TKSK, sebanyak 16 orang klaim telah di selesaikan, menyerahkan 13 santunan kematian kepada 13 orang TKSK yang mengalami kecelakaan kerja,” kata Gumiwang, pada acara “Konsolidasi dan Jejaring Kerja Koordinator TKSK Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun 2019”, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019), seperti disebutkan dalam rilisnya yang diterima HARIANTERBIT.co.

Mensos menilai, selain TKSK pendampingan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga sudah menjadi peserta BPJS TK. Untuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) masih dalam proses dan secepatnya akan menjadi peserta BPJS TK.

“Pedamping PKH itu, sama juga tingkat kesulitannya harus mendampingi keluarga penerima manfaat dan bisa saja terjadi sesuatu saat mereka bertugas. Kesempatan TKSK dalam BPJS TK merupakan bukti Mensos untuk memberikan perlindungan dalam bentuk iuran pun Kemensos yang membayarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Agus Susanto mengungkapkan, terhitung awal kepesertaan pada Maret 2018-Maret 2019, BPJS TK telah membayarkan manfaat kepada kepada peserta TKSK ini sebesar Rp803 juta dengan rincian sebesar Rp600 juta untuk pembayaran manfaat Jaminan Kematian (JKm) dengan 25 kasus, dan sisanya Rp203 juta untuk manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan empat kasus. BPJS TK terus memperluas cakupan kepesertaan di Indonesia terutama pegawai pemerintahan non-ASN.

“Tercatat sampai dengan periode Februari 2019, Kemensos telah melindungi tenaga kerja non-ASN yang berada di jajarannya sebanyak 7.104 orang yang berada di seluruh Indonesia. Hal ini, merupakan keseriusan Kemensos dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Untuk itu yang dilakukan Kemensos ini, mudah-mudahan diikuti seluruh kementerian,” kata Agus.

“Komitmen yang kami jalan ini, merupakan tanggung jawab dari Kemensos dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya,” pungkasnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *