DAERAH

CERITA SAURIP KADI TEMAN SEANGKATAN PRABOWO

HARIANTERBIT.CO – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Saurip Kadi belakangan ini kerap melontarkan kritik tajam kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (PS), teman seangkatannya di Akabri. Terkait hal tersebut, Saurip menjelaskan dirinya hanya bermaksud meluruskan kekeliruan statemen PS.

“Karena PS sejak kecil hingga saat ini ‘tidak pernah menginjak tanah’, apalagi dulu sebagai menantu Pak Harto, dia tidak tahu apa yang sesungguhnya yang tergelar dalam kehidupan nyata, tak terkecuali pangkat dan jabatan yang dia raih. Dan satu yang tidak berubah dari dulu hingga saat ini, dia selalu salah memilih teman,” ujar Saurip Kadi di sela-sela kegiatan diskusi dengan sejumlah aktivis di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Ketika dikejar apa yang dimaksud bahwa PS selalu salah memilih teman, Saurip balik bertanya bagaimana tidak salah milih teman kalau sewaktu jadi Danjen Kopassus, sebagai Komandan Kotama BIN (Komando Utama Pembinaan) yang tugasnya adalah menyiapkan pasukan yaitu melatih dan memupuk jiwa korsa pasukan, kok bisa-bisanya berinisiatif melakukan penculikan aktivis pro demokrasi. Padahal sebagai Komandan Kotama Pembinaan, tugas yang diemban PS sama sekali bukan urusan keamanan.

“Ini bukan kata saya lho ya, ini pengakuan PS sendiri di depan sidang DKP. Ini semua karena salah pergaulan, tegasnya salah pilih teman,” kata Saurip.

“Kejadian yang sejenis, berulang ketika dia jadi Panglima Kostrad yang juga Kotama Pembinaan, lah ngapain dia neko-neko? Tinggal duduk manis saja, niscaya dialah yang akan ditugasi oleh Pangab untuk memimpin Komando Gabungan, manakala komando sejumlah kodam sudah ‘lumpuh’ (saat kerusuhan Mei ’98),” sambung Saurip.

Sebab, kata Saurip, sudah menjadi ketentuan baku di TNI bahwa tidak ada Kotama lain yang berstatus ‘disiapkan’ kecuali Kostrad.

Saurip pun menjelaskan apa yang dimaksud bahwa PS selama hidupnya tidak tidak menginjak tanah. Di bidang ekonomi umpamanya, PS adalah pengusaha yang dibesarkan oleh mertua bersama ayahandanya sebagai arsitek ekonomi Orba, sehingga bisa menjadi konglomerat dalam waktu singkat.

“Bukankah mereka menjadi kaya raya karena fasilitas serta kemudahan, bahkan proteksi dan sebagian juga monopoli yang diberikan oleh penguasa?” kata Saurip.

Dan pasca lengsernya Pak Harto, sambung Saurip, keadaan berbalik. Bila dulu mereka (konglomerat) ‘diternakkan’ oleh penguasa, maka di era reformasi para konglomerat justru yang ‘beternak’ penguasa, dengan cara kartel dan juga oligharki kekuasaan melalui elite partai.

“Hal ini terjadi karena sistem politiknya memungkinkan terjadinya kedua hal tersebut,” tegasnya.

Bahkan menurut Saurip, di antara mereka ada juga ‘beternak’ pejabat tinggi di jajaran birokrasi, tak terkecuali di lingkungan TNI dan Polri. Tak beran bila sebagian elit birokrasi/TNI-Polri menjadi “herder” meski harus menyakiti hati rakyat kecil sekalipun. Dan setelah pensiun, sebagian dari mereka ditampung dengan berbagai jabatan di perusahaan milik konglomerat hitam.

“Di sanalah state terrorism dan juga capital violence pada sejumlah tempat terjadi,” kata Saurip.

Lebih dari itu Saurip mengajak taruhan kalau PS sama seperti para ahli ilmu politik pada umumnya, yang tidak paham bagaimana kendala realitas yang ditimbulkan akibat dalam melakukan reformasi, bangsa ini menyertakan nilai-nilai lama dan juga tokoh-tokoh lama yang sesungguhnya adalah bagian dari masalah yang dihadapi anak bangsa.

“Niscaya PS tidak tahu bahwa sistem kenegaraan kita versi UUD 1945 yang asli, referensi yang digunakan dalam menyusunnya dulu, lebih didominasi oleh UUD USSR yang komunis, hal ini bisa dilihat pada struktur kenegaraannya ‘plek persis’ UUD USSR ditambah lembaga DPA seperti halnya Kontitusi Hindia Belanda dan tidak mengenal lembaga partai dan pemilu,” jelas Saurip.

Dia juga menyayangkan amandemen UUD 1945 yang dilakukan Amien Rais dkk tanpa didahului perubahan platform dari negara otoriter menjadi negara demokrasi, karena langsung menukik ke perubahan pasal-pasal.

Sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi ABRI, Saurip Kadi dengan runtut menjelaskan mengapa sistem kenegaraan versi UUD hasil empat kali amandemen UUD benar-benar semrawut dan tanpa akal sehat, karena jiwanya masih otoriter, namun yang tertuang adalah demokrasi.

Dan isinya pun campuran antara sistem presidensial dengan sistem parlemen. Maka mustahil akan lahir kondisi check and balance. Makna kedaulatan rakyat pun pindah menjadi kedaulatan elite.

“Amin Rais dkk tidak paham paham bahwa dalam demokrasi rakyat adalah majikan dan semua yang terima gaji atau honor dari negara, dengan sebutan dan pangkat apa pun tak terkecuali presiden, anggota DPR, menteri, panglima TNI dan kapolri apalagi PNS dan ASN lainnya serta prajurit TNI/Polri adalah pelayan rakyat, yang di lingkungan rumah tangga dijaman feodal dulu dikenal dengan sebutan ‘babu’,” imbuhnya.

Saurip Kadi menambahkan, hampir pasti PS juga tidak tahu kalau sejumlah pihak menempatkan Pemilu 17 April 2019 mendatang bak lonceng kematian. Maka wajar saja, perpolitikan NKRI menjelang pemilu tak ubahnya dengan persiapan ‘perang’, sehingga menjadi merasa sah untuk menggunakan segala cara dengan menabrak etika moral sekalipun. Tim suksesnya pun tak peduli terhadap hal-hal yang membahayakan eksistensi NKRI, bahkan khilafah dan radikalisme ikut dijadikan materi kampanye.

“Mereka tidak sadar, kalau dirinya dimanfaatkan oleh kelompok bermasalah yang ‘uangnya tak berseri’ yang kalap dan tidak sedikit yang ‘kelojotan’ layaknya orang menghadapi sekaratul maut,” katanya.

Saurip menilai, berbagai kelompok bermasalah, mulai dari mereka yang di masa lalu terlibat KKN termasuk dalam kasus BLBI, Bank Century, para mafioso, pejabat atau mantan pejabat ‘ternakan’ mafia, merasa terancam dengan penampilan Jokowi selama 4,5 tahun masa pemerintahannya.

Meski begitu, Saurip percaya bahwa PNS atau ASN pada golongan menengah ke bawah dan rakyat pada umumnya, terlebih generasi milenialnya sangat mendukung pemerintahan Jokowi.

“Saya optimis karena Pak Jokowi bukan bagian dari masalah yang selama ini membelit bangsa. Kelak pada periode kedua dengan mudah bisa menata ulang aturan main yang ada agar sedikitnya 12 masalah yang kini dihadapi bangsa bisa terselesaikan,” katanya.

Menurut Saurip, ke-12 masalah bangsa itu adalah:

  1. Sistem kenegaraan semrawut yang ujung-ujungnya duit.
  2. Otonomi daerah yang setengah matang, sehingga tarik menarik antara pusat dan daerah.
  3. Partai yang menghisap rakyat, partai memang butuh dana tapi tidak seharusnya partai dengan cara menambah beban kesulitan rakyat.
  4. Nasib sebagian rakyat yang masih telantar.
  5. Moral elite yang rusak nyaris sempurna.
  6. BUMN yang selama ini malah jadi sapi perahan partai dan elite yang berkuasa.
  7. Bangsa ini menyia-nyiakan peluang yang didatangkan globalisasi. Padahal globalisasi akan terus berjalan tak peduli Indonesia siap atau tidak siap.
  8. Bangsa ini tidak memanfaatkan kemajuan tehnologi terlebih di bidang ICT dan multimedia.
  9. Reformasi agraria.
  10. (Reformasi hukum.
  11. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan mengedepankan rekonsiliasi tanpa mengesampingkan proses hukum.
  12. Melakukan revolusi pendidikan bagi rakyat kecil termasuk untuk lingkungan pondok pesantren.

Saurip berharap, Jokowi bisa menang dalam pemilu mendatang agar perubahan yang sudah dimulai bisa disempurnakan pada periode kedua.

“Sebab mustahil masalah yang begitu kompkeks, bisa diubah hanya dalam waktu lima tahun,” katanya. (***)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *