KASUS

JIKA SAKSI BERI PERNYATAAN FIKTIF, ADVOKAT KORBAN MAFIA TANAH AKAN AMBIL TINDAKAN HUKUM

HARIANTERBIT.CO – Sidang lanjutan dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (2/4/2019). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sterry Marleine untuk mendengarkan keterangan saksi Sarmili, warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Dalam keterangannya, saksi yang bekerja sebagai freelance pada biro jasa pembuatan surat itu menyatakan, pernah mengajukan pembuatan surat Akta Jual Beli (AJB) tanah atas nama Salim bin H Entong. Saksi mengatakan, dari lima buah surat AJB yang diajukan hanya satu yang disetujui, dan sisanya tidak disetujui karena kurangnya persyaratan seperti riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa.

Saat majelis hakim menunjukkan dan menanyakan keaslian surat dokumen tanah milik korban kepada saksi, saksi menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu. Namun keterangan yang diberikan saksi berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta.

Saat ditanya mengenai surat pernyataan saksi yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu, saksi Sarmili mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Pak Salim orang menyuruhnya untuk membuatkan surat girik.

Saksi juga tidak bisa memberikan jawaban yang konkret saat JPU Okta menanyakan dari mana dirinya mengetahui surat tersebut adalah palsu. Saksi menjawab bahwa hal tersebut hanya berdasarkan pengalaman.

Okta kembali mempertanyakan kepada saksi apakah dirinya mengetahui adanya penggunaan surat palsu yang digunakan terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4459, 4461, 4460 dan 4476. Lagi-lagi saksi menjawab tidak tahu mengenai hal itu.

Saat ditanya apakah saksi mengetahui bahwa AJB tersebut sebelumnya sudah pernah dipergunakan terdakwa untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4895. Kembali saksi mengatakan tidak tahu.

Sementara kuasa hukum korban, Akhmad Aldrinof Lonkoln, saat dikonfirmasi mengenai pernyataan saksi yang menyatakan surat girik yang dimiliki korban adalah palsu, keterangan saksi tersebut memungkinkan untuk dilaporkan ke polisi.

Aldrinof mengatakan, keterangan yang diberikan saksi masih fiktif di bawah sumpahnya. “Saya akan mempertimbangkan tindakan hukum atas keterangan saksi,” kata Adrinof dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Selasa (2/4/2019).

Sidang kembali akan dilanjutkan pekan depan, pada Rabu (10/4/2019) dengan agenda menghadirkan terdakwa, yaitu mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo.

Pada sidang sebelumnya, perkara dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) pada Rabu (27/2/2019). Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R Sodikin, tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Iing tak dapat menghadiri persidangan lantaran sedang menjalankan tugas.

Dalam keterangan yang dibacakan JPU Okta, Iing menegaskan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah harus asli dan tidak boleh berdasarkan hasil foto kopi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan standar prosedur pelayanan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2010. Ditegaskan Iing, pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan.

“Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Okta saat membacakan keterangan saksi ahli Iing R Sodikin di PN Jakbar pada Rabu (27/2/2019).

Selain itu, sertifikat tanah yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

“Ahli menjelaskan, sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” kata Okta. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *