HARIANTERBIT.CO – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat tampil memukau dengan jawaban-jawaban yang disampaikan sangat kontekstual dan memahami persoalan bangsa serta memberikan solusi yang tepat. Pandangannya jauh ke depan seiring perkembangan jaman yang terus melesat.
Demikian diungkapkan pengamat Hubungan Internasional (HI), Marsekal Madya (Purn) Ir Muhammad Johansyah MEng, MA, Senin (1/4/2019), menanggapi debat Pilpres 2019 putaran keempat yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Sabtu (30/3/2019) malam. Untuk itu masyarakat pemilih pada Pilpres 17 April mendatang dapat melihat secara utuh bagaimana capres memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang disampaikan pada debat tersebut dan digunakan sebagai bekal dalam menentukan pilihan pemimpin bangsa.
Masalah ideologi Pancasila, menurut Johansyah, kedua panelis hampir tidak ada perdebatan yang cukup menonjol dalam memberikan tafsir debat tema pertama. Dalam persepsi yang sama, Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, para pemimpin-pemimpin bangsa dari berbagai daerah, oganisasi, suku dan agama.
“Kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalankan Pancasila dalam kehidupan berbanggsa dan bernegara,” tutur Johansyah, Senin (1/4/2019).
Masalah pemerintahan menurut Johansyah, bahwa Jokowi sangat tepat, dan itu sudah dilaksanakan hampir lima tahun pemerintahannya dan saat ini. Sesuai jawaban Jokowi, pemerintah telah dan terus meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis elektronik, Dilan (digital melayani). Untuk itu diperlukan reformasi pelayanan publik berbasis elektronik, penajaman program dan penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur negara dan reformasi tata kelola pemerintahan.
Pelayanan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan mencegah terjadinya korupsi dan inti dari pelayanan publik yang berbasis elektronik adalah kecepatan, karena kedepan negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat.
Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan agar negara kita harus cepat, cepat memutuskan cepat merespons perubahan yang ada, kuncinya pelayanan publik yang berbasis elektronik yang tersambung dari pusat ke daerah.
Dalam bidang hankam, peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI mutlak diperlukan, penguasaan teknologi senjata dan siber, serta pembangunan alut sista dalam negeri sangat diperlukan.
Menurut Johansyah, dalam hal ancaman, Jokowi memberikan artikulasi tentang ancaman sangat akurat, rasional dan kontekstual. Tafsiran Capres 01 tentang hankam seiring dengan bagaimana dunia internasional memberikan tafsir tentang ancaman.
Ancaman-ancaman saat ini, lanjut alumni Teknik Mesin dan HI UGM ini, bukan lagi (hanya) berupa ancaman dari luar negeri yaitu ancaman perang antar negara (symmetric warfare), ancaman sekarang justru sudah bergeser dan berada di dalam negeri berupa konflik-konflik etnis, sara dan agama (asymmetric warfare). Sedang istilah yang cukup dikenal dalam dunia militer adalah proxy war dan kita masuk dalam periode ini.
Jawaban Jokowi, masih kata Johansyah, sangat kontekstual. Beliau melihat ancaman-ancaman pada era Perang Dingin (1945-1991) sangat berbeda dengan ancaman Pascaperang Dingin (1991-sekarang). Jawaban Capres 01 tentang hankam berdasarkan persepsi intelijen (Kemenhankam, Bais, BIN) dalam memberikan tafsir tentang ancamam-ancaman terhadap negara.
“Persepsi itu benar, Pak Jokowi sangat mempercayai informasi yang diberikan oleh aparat keamanan,” tegas Johansyah, ketua Relawan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Menteng Jakarta Pusat.
Kesimpulan debat capres putaran keempat 2019, menurut Johansyah, empat materi debat (ideologi, pemerintahan, hankam dan internasional), Jokowi menguasai semua permasalahan. Jawaban-jawaban yang disampaikan seiring dengan tuntutan masyarakat tentang pelayanan publik yang (cepat, tepat dan transparan) dan persepsi dunia internasional tentang ancaman-ancaman terhadap negara (asymetric warfare). Jokowi telah dan terus memberikan arah yang tepat dan benar tentang kelangsungan pembangunan Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. (***)
