KASUS

PENGACARA KORBAN MAFIA TANAH YAKIN, MAJELIS HAKIM DUKUNG PROGRAM PRESIDEN JOKOWI

HARIANTERBIT.CO – Pada Jumat (29/3/2019) pagi, tampak kerumunan orang berkumpul di depan pertokoan di Jalan Puri Kembangan Raya, Jakarta Barat tak menghiraukan panas yang menyengat. Terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diketuai Steery Merliene didampingi dua hakim anggota, Muhammad Noor dan Achmad Fauzi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta juga terlihat.

Dalam kerumunan yang dijaga aparat kepolisian itu juga nampak Muljono Tedjokusumo, terdakwa kasus mafia tanah yaitu dugaan pemalsuan sertifikat didampingi tim kuasa hukumnya.

Agenda hari ini adalah sidang lapangan yang diminta oleh pihak terdakwa dan dikabulkan oleh majelis hakim pada sidang yang digelar sebelumnya pada Rabu (27/3/2019).

Meski kasus yang digelar adalah perkara pemalsuan surat, namun sidang diadakan di lapangan, karena surat yang dipalsu digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah yang berada di Gang Pandan, Kembangan, Jakarta Barat.

Majelis hakim beserta JPU melihat lokasi tanah rawa yang banyak ditumbuhi tanaman pandan tersebut. Terdakwa yang berada di lapangan menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim miliknya kepada majelis hakim.

Diberitakan, JPU mendakwa Muljono telah memalsukan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Atas perbuatannya Muljono didakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1), Pasal 264 Ayat (2), dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP. Perkara ini bermula dari laporan H Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng terhadap Muljono ke Bareskrim Polri yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor 261/III/2016/Bareskrim tanggal 14 Maret 2016 ,dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Enam saksi pelapor yakni, Muhadi, Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman serta Akhmad Aldrino Linkoln selaku kuasa hukum para pelapor mengungkapkan sejumlah bukti yang diduga dilakukan Muljono, dan membuat tanah milik ahli waris di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dikuasai Muljono.

Beberapa perbuatan itu di antaranya, penggunaan Akta Jual Beli (AJB) orang lain sehingga terbit sertifikat atas nama Muljono. Selain itu, di tanah milik kliennya itu, Aldrino menyatakan, Muljono memasang plang atas namanya. Bahkan, Muljono menyuruh orang lain menjaga lahan tersebut. Akibatnya, ahli waris tidak bisa memasuki lahan karena dihalang-halangi penjaga tanah tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Muljono ini membuat ahli waris meradang. Hal ini terutama saat mengetahui BPN ternyata menerbitkan sertifikat atas nama Muljono. Padahal, ahli waris tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Muljono terkait tanah tersebut. Bahkan dalam kesaksiannya, Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong menegaskan tidak mengenal Muljono.

Sidang Lapangan Lazim
Menanggapi itu, kuasa hukum warga Akhmad Aldrino Linkoln yang dihubungi terpisah, mengatakan, sidang lapangan lazim dilakukan pada perkara perdata, meski juga dimungkinkan dalam kasus pidana.

“Saya menghormati langkah majelis hakim, dan saya meyakini majelis hakim akan mendukung program pemerintah dalam memberantas mafia tanah,” kata Aldrino, dalam keterangannya yang diterima HARIANTERBIT.co, Jumat (29/3/2019).

Aldrino menambahkan, di tangan majelis hakim yang memeriksa perkara inilah, tercapai atau tidaknya program Pak Presiden Jokowi dalam hal pemberantasan mafia tanah, dan majelis hakim itu tidak bodoh, karena terbukti dalam persidangan jelas urut-urutan kasus pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muljono Tedjokusumo.

Sidang lapangan tersebut tak berlangsung lama, tidak lebih dari 30 menit para pihak berada di lokasi dan kemudian membubarkan diri. Akankah sidang lapangan mempengaruhi hakim, mengingat ini adalah kasus pemalsuan surat. Kita tunggu pada sidang selanjutnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *