NASIONAL

LRJ KONSISTEN KAWAL PROGRAM NAWACITA JOKOWI

HARIANTERBIT.CO – Salah satu alasan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) konsiten mengawal program Presiden Joko Widodo dalam program nawacita dengan tegas Presiden menyatakan untuk “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya”. Perlu digarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi, politik, dan sosial (pembangunan semesta/di segala bidang) tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Riano Oscha mengatakan, dalam acara refleksi akhir tahun 2018, masih banyak problem skandal megakorupsi di Indonesia yang sampai sejauh ini belum terungkap secara tuntas, artinya nawacita Jokowi belum dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga hukum terkait, baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian.

“Menilai adanya beberapa catatan kasus megakorupsi sejauh ini, ada yang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ada yang ditersangkakan namun belum dilimpahkan ke pengadilan, sebagai contoh di antaranya kasus RJ Lino (dirut Pelindo II) diduga melakukan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010, pengadaan 10 mobil crane 2011, bersangkutan telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 2015, sampai sekarang kasus tersebut mati suri,” kata Riano, dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Jumat (4/1).

Riano menambahkan, kasus pembangkit listrik 35.000 MW di antaranya PLTU Riau 1, proyek pembangkit listrik di Sulawesi Selatan dua kasus suap ini dalam penanganan KPK. “Kami berharap kasus tersebut diusut secara tuntas sehingga perlu dikembangkan di dalam lagi, sebab kami menduga aktor utama dalam kasus di PLN ini belum ditetapkan tersangka,” ujarnya.

Adapun contoh kasus di 2004, yakni kasus BLBI telah membebani APBN triliunan rupiah, pada 2012 terdapat dua kasus besar yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat, yaitu kasus skandal Bank Century dan kasus Hambalang. “Tahun 2014 ada kasus korupsi penyelenggara ibadah haji, tahun 2015 kasus korupsi dana bantuan sosial, serta kasus penyelewengan dana di Kementerian Energi Sumber Daya dan Manusia (ESDM) di 2017, dan ada kasus korupsi e-KTP yang melibatkan banyak pejabat negara di tahun 2018,” beber Riano.

Sementara itu, Sekjen LRJ Ridwan Hanafi mengungkapkan, dari data Ombudsman RI bahwa sepanjang tahun 2018, terdapat kurang lebih 600 kasus terkait penegakan hukum.

“Angka ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga menjadi penting untuk kita renungkan bersama sebagai evaluasi diri kita dengan tujuan penegakan hukum tahun 2019, lebih baik dari tahun sebelumnya dan yang harus dicapai oleh pemerintahan Jokowi sebagai implementasi dari nawacita,” kata Ridwan. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *