AKTUAL

TANGKAP PENYEBAR HOAKS SURAT SUARA

HARIANTERBIT.CO – Kabar tentang adanya puluhan juta surat suara yang telah dicoblos dan tersimpan dalam tujuh kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, adalah hoaks.

Berita tersebut menyulut perhatian publik, terlebih lagi Komisi Pemiihan Umum (KPU) selaku lembaga yang dipercaya menyelenggarakan pemilu langsung bergerak cepat menuju Tanjung Priok, lokasi di mana tujuh kontainer surat suara tersebut berada.

Karena dipastikan informasi tersebut adalah hoaks, KPU resmi melaporkan hoaks tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (3/1/2019).

Menanggapi hal itu, praktisi hukum Muhammad Zakir Rasyidin menilai penyebaran hoaks terkait 7 juta surat suara yang disinyalir telah dicoblos tersebut.

Hoaks tidak lebih dari sekadar ingin mengacaukan tatanan pemilu yang sedang dirawat oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Sehingga perlu langkah cepat kepolisian untuk menangkap pelaku penyebar hoaks tersebut.

Zakir juga menyarankan agar mereka yang ikut menyebarkan hoaks tersebut segera diminta pertanggungjawaban hukumnya. “Berita yang menarik perhatian publik, harusnya didahului dengan analisis yang panjang, sebelum disebarkan. Apalagi ada tokoh politik yang sempat ikut berbicara soal itu, sebab mana mungkin surat suara dicetak tanpa simulasi terlebih dahulu,” ujar Zakir di Jakata, Kamis (3/1/2019).

Kabar terkait kontainer berisi surat suara tercoblos ini sudah muncul sejak pukul 18.00 WIB pada Rabu (2/1/2019). Diawali dengan cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, di Twitter. Andi mengisyaratkan permohonan cek kontainer berisi surat suara tercoblos, yang kabarnya berada di Tanjung Priok.

Menurut Andi, mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar.

Selanjutnya, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Dedy Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (3/1/2019), mengatakan, pihaknya dalam hal ini, Ditsiber Bareskrim Polri akan memburu pelaku yang memposting berita bohong tersebut, termasuk mereka yang menyebarkannya. “Kita akan cari pelaku penyebar hoaks, karena sudah meresahkan dan bisa mengganggu logika berpikir masyarakat,” tegasnya.

Apalagi, menurut dia, berdasarkan informasi resmi yang didapatnya, KPU belum melakukan pencetakan surat suara. “Jadi sangat tidak logis, bila ada kabar tentang jutaan surat suara yang sudah dicoblos,” terangnya.

Dedy juga tidak menampik kemungkinan untuk memeriksa Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, karena cuitan Andi di akun Twiter-nya yang kemudian membuat kabar soal jutaan surat suara yang telah dicoblos ini mencuat. “Tim siber Polri akan menganalisis dulu dan berkoordinasi dengan KPU, untuk melihat konstruksi hukumnya. Apakah cuitan itu bisa dipidana atau tidak,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak gampang menyebar kabar yang belum diyakini kebenarannya, namun bisa meresahkan masyarakat. Masyarakat sebaiknya menyaring terlebih dahulu informasi yang belum jelas kebenarannya. “Saring dulu dan periksalah kerbenarannya sebelum men-share suatu berita. Karena penyebar hoaks juga bisa dijerat hukum, dengan ancaman lima tahun penjara atau denda Rp1 miliar,” pungkasnya. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *