KISRUH

DUALISME KONGRES KNPI XV TAHUN 2018, PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN

HARIANTERBIT.CO – Di saat persatuan bangsa sedang digalakkan, tetapi pemuda yang diharapkan sebagai ujung tombak pemersatu malah terpecah. Hal inilah yang kemudian menginisiasi kumpulan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional yang menamakan dirinya Forum Pimpinan OKP Nasional menggelar rapat pimpinan, di Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Pimpinan OKP Nasional yang juga berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), merasa perihatin dengan akan digelarnya Kongres KNPI XV di dua tempat berbeda pada 2018 ini.

“Jangan sampai kita jadi pengkhianat bangsa yang mengingkari hasil Kongres Pemuda II tahun 1928, dan Deklarasi Pemuda tahun 1973 yang menginginkan persatuan dalam menuju Indonesia yang dicita-citakan,” kata juru bicara Forum Pimpinan OKP Oktasari Sabil, dalam rilisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Kamis (15/11).

Selanjutnya, Oktasari Sabil yang juga ketua umum Gerakan Nurani Rakyat (Genura) mengatakan, terjadinya dualisme kongres KNPI karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyatukan wadah keberhimpunan pemuda Indonesia yang sudah mempunyai problematika selama tiga tahun terakhir.

“Jangan sampai di akhir periode pemerintahan yang sudah berjalan baik, pemerintah khususnya yang menangani kepemudaan mendapatkan sebutan ‘Negara Gagal, Pemuda Pecah’, hal ini sangat kami khawatirkan, oleh sebab itu kami dukung Presiden untuk langsung turun tangan jika sudah seperti ini,” ujarnya.

Menurut Okta, kegagalan menyatukan pemuda merupakan kegagalan merawat persatuan bangsa, karena masyarakat Indonesia dikatakan satu bangsa Indonesia melalui forum pemuda tahun 1928. Jelas apa yang menjadi pesan dari sumpah pemuda tentang persatuan dan kesatuan, mumpung masih ada waktu sebelum kedua kongres ini berjalan, untuk pemerintah melalui Menpora langsung mengambil sikap tegas dalam menyatukan pemuda dalam satu Kongres KNPI XV.

Para pimpinan OKP Nasional melalui Oktasari menegaskan, jika tantangan ke depan akan lebih berat, sehingga persatuan dan kesatuan dibutuhkan khususnya oleh pemuda Indonesia.

“Bonus demografi dan Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi ke depan, apalagi di 2019 jumlah pemuda bisa mencapai lebih dari 60 persen dari seluruh masyarakat yang ada, jika pemuda hari ini terpecah-belah, kami khawatir kita tidak bisa menghadapi tantangan ini, dan menjadi catatan buruk bagi sejarah Indonesia,” pungkas Okta. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *