NASIONAL

KESETARAAN GENDER BUKAN MENYAMAKAN PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI

HARIANTERBIT.CO  – Senator dari Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengatakan, masih banyak pihak yang memaknai kesetaraan gender adalah untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan.

“Kesetaraan gender bukan demikian,” ungkap Ratu Hemas dalam Seminar Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) bertema “Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030” di Jakarta, Selasa (6/11).

Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya masih merendahkan perempuan. Kesalahpahaman itu juga ditengarai ada di lembaga pemerintah, termasuk Kemen PPPA, DPR RI dan juga DPD RI.

Karena itu, kata Ratu Hemas, perlu peningkatan dukungan terhadap fungsi PPPA baik di pusat maupun daerah. Buktinya, anggaran untuk program PPPA digantungkan ke dinas-dinas yang lain.

Ratu mengingatkan, Kementerian PPPA agar lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik. Tentu saja saya, kata Ratu, menggarisbawahi keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan.

“Contoh ada perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD. Dia juga mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” kata Hemas.

Kementerian PPPA diingatkan agar mengubah strategi dalam menjalankan program kerja. Perubahan diusulkan agar kementerian ini ditingkatkan dari Cluster III menjadi Cluster II sebab peningkatan anggaran hanya berkorelasi positif jika kementerian ini mengambil strategi baru yang tepat dan efektif.

Ratu juga meminta agar Kementerian PPPA secara terbuka menyampaikan permasalahan dalam kinerja, termasuk kegagalan dalam pemenuhan target pembangunan.

Dia juga mengingatkan pernah ikut pertemuan di PBB. Pada acara itu Ratu kecewa dengan kementerian yang hadir. Indonesia tak pernah melaporkan kegagalannya. “Indonesia menuai, MDGs gagal. Kita tidak perlu bohong ke negara lain.”

Karena itu, Ratu mengajak semua pihak mendukung Kementerian PPPA meningkatkan kinerja. Bila perlu ganti nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan. (art)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *