KISRUH

WARGA AJUKAN BANDING ATAS PUTUSAN PN DEPOK

HARIANTERBIT.CO – Warga Kelurahan Krukut, Limo, Depok, Jawa Barat berencana melayangkan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kota Depok pada 4 Oktober 2018 lalu. Pasalnya, warga menilai bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

Kuasa hukum warga, Irfan Akhyari mengatakan, upaya banding dilakukan warga lantaran adanya kejanggalan dalam putusan majelis hakim yang telah memenangkan pihak penggugat yang memiliki alas hak eigendom verponding atas tanah negara. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Pasal 3, lahan-lahan partikelir yang memiliki alas hak eigendom verponding, telah dihapus dan dikuasai oleh negara.

Adanya sengketa ini, menurut Irfan, bermula dari adanya rencana pembebasan lahan untuk tol Depok-Antasari. Dari adanya rencana pembebasan itulah, muncul pihak yang mengaku sebagai pemegang hak atas lahan seluas 8,4 hektare yang sebelumnya telah dikuasai oleh masyarakat setempat sejak tahun 1970-an.

“Lahan (objek sengketa-red) tersebut merupakan eks Situ Krukut atau Rawa Jati. Lahan itu merupakan tanah negara, tiba-tiba saat penetapan lokasi pembebasan tol Desari, muncullah pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan alas hak verponding 19,” papar Irfan kepada wartawan, Selasa (23/10).

Padahal sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Pasal 3, eigendom verponding itu sudah tidak berlaku lagi. “Lucunya, Pengadilan Negeri Depok justru memenangkan pihak penggugat atas dasar verponding tersebut,” tambah Irfan.

Selama masa sidang yang memakan waktu hingga satu tahun, menurut Irfan, tidak ada satu penyataan yang mengguatkan dalil penggugat. Penggugat yang diketahui berinisial J itu, bahkan di dalam persidangan tidak menyebut batas-batas lahan yang diklaim sebagai haknya.

“Selama ini niat baik dari masyarakat yang telah menempati lahan tersebut, ditunjukkan dengan membayar kewajibannya, seperti membayar PBB. Dan berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012, pihak-pihak yang berhak menerima ganti rugi adalah masyarakat dengan iktikad baiknya, menempati dan merawat lahan secara turun-temurun. Jadi, tidak ada alasan bagi warga untuk tidak menerima ganti rugi. Semua sudah jelas di dalam peraturan,” tegas Irfan. (arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *