AKTUAL

KEBERHASILAN HANIF DHAKIRI ‘DIKOTORI’ OKNUM KEPERCAYAANNYA

HARIANTERBIT.CO – Di pengujung tugas menakhodai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mulai menerpa Muhammad Hanif Dhakiri sejak dipercaya Presiden Joko Widodo.

Bau tak sedap tersebut tercium oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah dihembuskan oleh oknum kepercayaan Hanif dalam tugas sehari-hari di lembaga pemerintah itu.

Meskipun dalam kepemimpinannya, tercatat dalam dua tahun terakhir, M Hanif Dhakiri berhasil membawa Kemenaker sebagai satu di antara sekian kementerian/lembaga yang mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penghargaan dari Ombudsman sebagai kementerian dengan sistem pelaporan penggunaan keuangan yang baik dan terukur.

Keberhasilan Menaker Hanif mendapat pujian dari sejumlah organisasi serikat pekerja. Mereka menambahkan, kecerdasan berpikir dan kemampuan memimpin tersebut mestinya ditopang oleh aparatur pendukung yang mumpuni, baik pejabat struktural, fungsional maupun pegawai nonstruktrural yang dibawa oleh Hanif dengan jabatan sebagai pembantu menteri.

Seperti dilontarkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, kinerja Menaker Hanif Dhakiri dalam membangun dan mengembangkan sistem ketenagakerjaan di Indonesia sangat baik dan terkonsep.

“Salah satu keberhasilan yang terasa oleh kalangan SP/SB adalah, kemampuan mengorganisir Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan program pembangunan pengentasan pengangguran dan kemiskinan,” ujar Timboel Siregar.

“Hanif juga mampu meredam aksi buruh agar tidak bersikap anarkis dalam unjuk rasa, terutama ketika perayaan May Day, Mei lalu. Bahkan hubungan industrial berjalan baik dan menyentuh pekerja,” sambungnya.

Namun sayang, di tengah keberhasilan Menteri Hanif Dhakiri tersebut, ada ‘duri’ yang sangat menonjol dan kasat mata mencemarinya. Tingkah pola oknum berinisial L yang merupakan orang bawaan Hanif dengan status pramubakti telah mencoreng dan membuat keberhasilan tersebut menjadi hambar dan hilang makna.

Oknum L terkesan sangat berperan melampaui wewenang pejabat struktural maupun staf khusus dalam menentukan berbagai kebijakan dengan mengatas namakan menteri.

Sebagai ‘orang luar’ (bukan ASN-red), oknum L itu menempatkan diri sebagai penguasa yang disegani oleh kalangan ASN di Kemenaker. Akibatnya, birokrasi menjadi terhambat bahkan mandul, karena L secara terang-terangan menempatkan anggotanya, baik ASN maupunno-ASN pada posisi-posisi tertentu di lingkungan Kemenaker. Ironisnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, orang-orang ini tidak melakoninya secara hirarki, namun langsung berhubungan dengan L. Keberadaan orang suruhan L itu terdapat di seluruh unit kerja di Kemenaker.

Oknum L juga menjadi penentu utama dalam penetapan proyek-proyek pembangunan dengan nilai puluhan miliaran rupiah, seperti pembangunan gedung pemagangan di Bekasi, pengadaan sistem aplikasi (website) di semua unit teknis, nilai proyeknya juga mencapai puluhan miliar rupiah. Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang nilainya di bawah Rp200 juta atau penunjukan langsung diserahkan kepada ASN.

Padahal kewenangan dan tanggung jawab proyek-proyek yang nilainya mencapai puluhan miliar itu terletak di pundak ASN baik selaku KPA maupun PPK bukan di pundak L.

Rugikan Negara
Menanggapi itu, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menegaskan, tindakan oknum L itu sangat merugikan negara. Karena tidak ada aturan mana pun yang membolehkan seseorang bawaan menteri bisa mengatur birokasi serta alokasi dana dan pelaksanaan proyek kegiatan di dalam sebuah kementerian.

“Itu salah besar jika yang bersangkutan bisa mengatur jalannya birokrasi dan menguasai berbagai proyek dengan nilai yang besar, apalagi kalau mengatasnamakan menteri,” tandas Jajang.

Oknum berinisial L ini juga diduga keras menjadi penentu dalam proyek pengerjaan fasade dan parkir kendaraan yang nilainya puluhan miliar.

Bukan sampai di situ peranan oknum L tersebut. Di dalam menetapkan pejabat struktural, yang bersangkutan pun sangat menentukan bahkan disinyalir menjadi konseptor utama pada rotasi, mutasi maupun promosi ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mestinya hal ini menjadi tanggung jawab tim seleksi jabatan dengan rekomendasi kepangkatan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Untuk menempati jabatan sebagaimana dimaksud tersebut, beredar informasi di kalangan ASN Kemenaker bahwa ada ‘kewajiban’ para calon pejabat untuk menyetor sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah Menteri Hanif Dhakiri mengetahui atau sengaja membiarkan sepak terjang orang bawaannya itu.

Kepiawaian Hanif dalam menakhodai Kemenaker dengan sistem administrasi yang sudah terukur menuju good governance akan menjadi tercoreng akibat ulah oknum tersebut jika masih tetap dipertahankan di sisa-sisa masa jabatannya sebagai Menteri.

Ketika akan dikonfirmasi melalui telepon selulernya di nomor 08118411XXX, oknum L tidak mengangkat ponselnya. (hasyim)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *