KISRUH

PENYELESAIAN PERDATA BANK UOB AKAN DIBAWA KE PIDANA

HARIANTERBIT.CO – Bank UOB Indonesia Jakarta melalui Kuasa Hukum Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan menyampaikan klarifikasi/tanggapan atas surat No 86/HTP/2918 tertanggal, 8 Agustus 2018 dinilai cukup alot belum ada penyelesaian selama proses gugat menggugat dalam kasus perdata antara PT Bank UOB Indonesia (penggugat) klien Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan melawan Linda Soetanto (tergugat).

Surat kuasa tertanggal, 20 Agustus 2018, mengakui telah melakukan kesepakatan pemberian fasilitas kredit tanggal, 25-6-2015 dengan Surat UOB Indonesia No 15/PSC/SPK/PDI/0053 dan telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 8 tanggal, 3-8-2015 dengan pembebanan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberikan Hak Tanggungan No: 233/2015 tanggal, 3-8-2015 yang dibuat di hadapan Notaris Ir Yohanes Wilion SE, SH, MM, di Jakarta.

PT OUB Indonesia yang merupakan Lembaga Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui telah menjawab semua pertanyaan Kantor Hukum Hartono & Patners dengan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui Hartono belum juga ada kesepakatan pemahaman atau titik terang selama dilakukan mediasi antara Linda Soetanto melawan PT Bank UOB Indonesia.

Ironisnya, pihak Bank UOB Indonesia selaku penggugat tetap menyangkal pernyataan yang diajukan pihak tergugat tentang Permohonan Restrukturisasi Kredit sejak 2-3-2017 s/d 19-1-2018 sama sekali tidak direspon oleh PT UOB Indonesia mengatakan, klien kami faktanya telah mengirimkan surat persetujuan restrukturisasi dan perpanjangan tenor atas fasilitas kredit multiguna pembelian properti (KMGP) UOB tertanggal, 27-3-2018 yang pada intinya Linda Soetanto (tergugat) diwajibkan membayar satu bulan angsuran sebelum 27 Maret 2018 dan biaya premi asuransi tidak dipenuhi, sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan proses restrukturisasi, namun pihak kuasa hukum tergugat tegas mengatakan belum menerima Surat Persetujuan Restrukturisai dan Perpanjangan Tenor Atas Fasilitas Kredit Multiguna tersebut.

“Pihak kuasa hukum tergugat, menyatakan silahkan saja, PT UOB Indonesia tidak dapat melanjutkan proses restrukturisasi kasusnya akan menjadi lain perdata bisa jadi pidana. Kita buktikan saja nanti di pengadilan siapa yang benar dan salah. “Kita pun juga berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti konkret yang kita punya kita uji di pengadilan,” ucap Hartono Tanuwidjaya kepada wartawan, Kamis (20/9).

Hartono menegaskan, pada dasarnya kliennya siap membayar berapa pun tunggakan. “Jangankan cuma satu bulan untuk melunasinya siap kok. Asalkan, jangan mau menang sendiri main pengalihan atau over kredit kepada pihak ketiga dan atau pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan klien kami dong,” ucapnya.

Lebih jauh Hartono mengatakan, pemutusan perjanjian sepihak tidak benar. Dalam perundang-undangan perbankan jelas ada aturan mainnya, selama debitur masih sanggup mau membayar dan atau menyelesaikan tunggakan pembebanan hak tanggungan.

Nggak ada masalah, kenapa ujuk-ujuk diputus sepihak begitu saja lalu kemudian dialihkan ke pihak ketiga atau pihak lain, apalagi sampai diperjualbelikan urusannya sudah lain, nggak benar,” ujarnya.

Dia menduga, didalamnya ada permainan diantara mereka (oknum dalam bank-red). Hartono menyesalkan sikap arogansi pihak PT UOB Indonesia.

Klarifikasi/tanggapan berikutnya, pada 17-72018 Kuasa Hukum Penggugat yang telah menerbitkan surat mengenai tidak dapat menyetujui permohonan pembayaran untuk pelunasan hutang dikarenakan Penggugat telah melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain, yang mana pengalihan piutang tersebut diatur di dalam syarat syarat umum kredit konsumen beragunan PT Bank UOB Indonesia (SU) Pasal 8 a mengenai piutang yang berbunyi: Bank berhak menggadaikan, menyerahkan, memindahtangankan, menjual dan/atau dengan cara apapun mengalihkan pihak lain, piutang yang timbul dari SU dan PK ini berikut dengan segala hak hak, kuasa-kuasa dan jaminan-jaminan yang melekat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu oleh bank.

“Kalaupun diatur didalam syarat-syarat umum kredit konsumen beragunan Pasal 8 a sepanjang ada niat klien kami untuk menyelesaikan urusan utang piutang, kita siap membayar berapa pun tunggakan yang ditimbulkan, saya tegaskan lagi jangankan cuma sebulan kalau perlu kita lunasi,” jelasnya.

Tapi, ujarnya, jangan memtuskan perjanjian sepihak, tiba-tiba sudah dialihkan kepihak ketiga atau lainnya benar-benar sudah keterlaluan namanya. Didalam pengalihan kredit agunan tau proses jual beli itu pun ada aturan mainnya dalam perundang-undangan perbankan, termasuk di dalamnya tunggakan debitur.

Pihak kuasa hukum Linda Soetanto Hartono mengakui, pihaknya memang belum menerima Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang tiba-tiba sudah mengrimkan Surat Klarifikasi/Tanggapan Atas Surat No 86/HTP/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 yang dikirim oleh Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan, Tangerang Selatan, 30 Agustus 2018. “Kita lihat saja pada sidang tanggal, 23 September 2018 nanti digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika, memang kasus perdata ini tidak juga selesai secara musyawarah mufakat maupun hukum, mau tidak mau akan kita giring ke rana pidananya, dikarenakan klien kami merasa dirugikan dan tertipu oleh ulah pihak PT Bank UOB Indonesia. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *