KISRUH

WARGA PEMILIK LAHAN BELUM DIGANTI RUGI

HARIANTERBIT.CO – Nasib belum berpihak. Itulah yang dialami puluhan warga Kemiri Muka dan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Meski memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Depok terkait ganti rugi tanahnya yang terkena proyek Tol Cijago (Cinere-Jagorawi). Namun warga masih harus mengikuti persidangan lanjutan karena pihak tergugat mengajukan banding.

Untuk sampai pada persidangan saja, sebelumnya warga harus menunggu hingga sembilan tahun lamanya. Jika menjalani proses banding dari pihak tergugat, maka akan menambah panjang perjalanan warga untuk memperoleh haknya.

Mukhlis Effendi

Pada 24 Juli 2018 lalu, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan yang memenangkan warga. Untuk wilayah Kemiri Muka sendiri, ada 6600 meter persegi lahan milik warga yang gugatannya dimenangkan oleh warga. Harga per meter persegi lahan tersebut mencapai Rp5 juta, sehingga jika dikalikan dengan luas lahan, maka warga seharusnya mendapat ganti rugi sebesar Rp33 miliar lebih.

Di kawasan Pangkalan Jati, Limo, Depok, warga yang lahannya terkena proyek jalan Tol Cijago, juga mengalami nasib sama. Di kawasan itu, ada 26 bidang lahan warga yang terkena proyek tol, nilainya Rp39,8 miliar.

“Ini yang kami sesalkan. Padahal mereka sebelumnya minta dibuktikan di pengadilan, dan ini sudah dibuktikan dan diperintahkan pengadilan untuk segera dibayarkan, tetapi kini malah mengajukan banding. Artinya, mereka tidak percaya dengan proses pengadilan dan hukum dong,” ujar Mukhlis Effendi, kuasa hukum warga, Rabu (12/9).

Pihak yang dimaksud Mukhlis dalam hal ini adalah Kementerian PUPR dan Badan Pertanahan Nasional. Menurut Mukhlis, seharusnya kedua instansi tersebut menjalankan perintah PN Depok, yakni membayarkan apa yang menjadi hak warga pemilik lahan.

Lebih lanjut Mukhlis menjelaskan, dalam putusannya 24 Juli lalu, PN Depok memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera mempersiapkan berkas administrasi tanah-tanah milik warga.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada sengketa lahan dalam perkara ini. Seharusnya, BPN menerima putusan pengadilan dan menjalankannya. Karena dalam hal ini BPN sama sekali tidak dirugikan,” lanjut Mukhlis.

Mukhlis menduga adanya oknum PUPR yang melakukam penyerobotan lahan warga. Untuk itu, Mukhlis akan melayangkan somasi. “Kita akan laporkan dugaan penyerobotan lahan dan kami akan hentikan kegiatan disana,” tegas Mukhlis. (arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *