HARIANTERBIT.CO – Tiga jam pasca-pelantikan Girius One Yoman sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua yang baru menggantikan Djuli Mambaya, menuai penolakan dari dalam instansi yang membidangi infrastruktur tersebut.
Tak terkecuali, Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib Tabuni SE memprotes keras atas kebijakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo yang melantik pejabat pimpinan tinggi pratama itu. Bahkan dirinya melarang kepala dinas yang baru untuk berkantor.
“Yang pasti kalau kepala dinas baru masuk, kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh Gubernur, kepala dinas baru tidak boleh masuk di PU. Apalagi ada masyarakat yang datang demo di sini menolak pejabat baru,” ucapnya.
“Terkait pelantikan kepala dinas yang baru, saya sebagai sekretaris Dinas PUPR secara resmi menolak,” kata Solaiyen menegaskan kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (29/8).
Menurut Sekretaris Dinas PUPR ini, keputusan Penjabat Gubernur yang melakukan pergantian jabatan kepala dinas yang tinggal menyisakan tiga sampai empat bulan waktu efektif, dinilai kurang tepat. Apalagi kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi itu, melainkan ditunjuk dari kabupaten.
“Ini (keputusan-red) kurang tepat. Sebab dalam pergantian jelang tutup tahun anggaran ini biasa terjadi penyelewengan dana. Apalagi dilantik kepala dinas yang baru dari kabupaten, maka saya sebut dia belum pelajari kondisi yang ada di instansi ini,” tandasnya.
Sementara jika dipaksakan, lanjut Solaiyen, maka yang bersangkutan baru akan melakukan penyesuaian, sedangkan waktu berjalan terus. “Saya rasa ini kurang tepat, makanya saya secara pribadi tolak tegas. Intinya saya menyampaikan penolakan bukan atas dasar kepentingan pribadi. Namun keinginan untuk menyelamatkan instansi ini,” tegasnya.
Solaiyen berharap, Penjabat Gubernur segera ambil tindakan terkait penolakan tersebut. Sebab pihaknya yakin seluruh staf Dinas PUPR tak akan bekerja sama dengan kepala dinas yang baru.
Untuk diketahui, pelantikan Girius One Yoman sebagai kepala Dinas PUPR oleh Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, karena pejabat sebelumnya yakni, Djuli Mambaya tersandung proses hukum, dan kini telah berstatus tersangka oleh penyidik polda setempat.
Girius diminta Penjabat Gubernur Papua untuk segera melakukan penyesuaian agar seluruh program kerja di instansinya, berjalan sebagaimana mestinya. (*/sim)
