NASIONAL

2019, PEMERINTAH MULAI SALURKAN DAK UNTUK KEBUDAYAAN

HARIANTERBIT.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada 2019 pemerintah akan mulai menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kebudayaan. Jumlahnya sekitar Rp1 triliun lebih. Jadi nanti bantuan fasilitasi seperti ini tidak lagi menggunakan dana pendidikan.

“Di tahun 2018, program bantuan pemerintah yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun terakhir ini diberikan dalam dua tahap. Total satuan pendidikan yang medapatkan bantuan fasilitas kesenian sebanyak 4.537 sekolah,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy, pada saat acara Workshop “Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana di Satuan Pendidikan Tahun 2018 Tahap II”, di Hotel Golden Boutique Hotel Angkasa, Jakarta Pusat, Rabu (18/7) malam.

Pemberian fasilitas sarana kesenian ini, kata Muhadjir, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat mempelajari seni budaya, khususnya kesenian tradisional. Sehingga tumbuh sikap apresiasi terhadap kesenian tradisional. Selain itu, dukungan terhadap pembelajaran seni budaya dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melestarikan kesenian tradisional dan perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa.

Muhadjir mengungkapkan, penumbuhan kecintaan pada kesenian tradisional Indonesia dan dukungan terhadap ekspresi seni siswa agar sejalan dengan penguatan pendidikan karakter. “Kesenian ini maksudnya untuk mengasah estetika, kehalusan budi anak, bagian dari penguatan karakter. Ini penting dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar,” ujar Mendikbud, dalam rilisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Kamis (19/7).

“Salah satu dampak pembelajaran kesenian adalah, terasahnya akal budi siswa, melalui pendidikan seni budaya, maka sikap peserta didik dalam merespons situasi dan menampilkan ekspresi dirinya akan nampak pada sikap dan perilaku yang positif dan mencerminkan keluhuran budi,” pungkas Muhadjir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, DAK untuk kebudayaan tersebut telah disetujui legislatif, Kepala Negara, dan menteri terkait. Alokasinya berada di luar alokasi anggaran fungsi pendidikan yang saat ini sudah memenuhi 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saat ini, pembahasan sudah masuk dalam teknis terkait sasaran prioritas, bobot, dan mekanisme. Arahan Presiden prinsipnya jangan dibagi rata. Prioritasnya akan lebih banyak kepada aspek non fisik, bahwa pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya,” beber Hilmar.

Berdasarkan PPKD, lanjutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih mudah dalam melakukan perumusan Strategi Kebudayaan baik daerah maupun nasional. Sehingga mendatang pemberian bantuan dan perumusan kebijakan terkait kebudayaan dapat lebih jelas, tepat, dan konkret.

Hilmar menambahkan, targetnya di bulan Agustus ini penyusunan PPKD sudah selesai semua di level kabupaten/kota. Beberapa kabupaten dan kota telah menyelesaikan dan menyerahkan pokok pikiran kebudayaan daerahnya. “Kita harapkan nanti di bulan November, strategi kebudayaan yang sifatnya nasional akan dapat disahkan oleh Presiden dan disampaikan pada Kongres Kebudayaan. Itu menjadi dasar penyusunan RPJMN,” ujarnya. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *