NASIONAL

MUQOWAM: RUU TENTANG DAERAH KEPULUAN JADI PRIORITAS BALEG 2018

HARIANTERBIT.CO– Bila rakyat Indonesia mau sejahtera, harus ada pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Karena itu, logik kalau semua komponen bangsa sepakat adanya Undang Undang tentang Daerah Kepulauan sebagai dasar pijak yang konstitusional dalam membangun Indonesia secara menyeluruh, termasuk daerah kepulauan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam ketika menerima audiensi Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di ruang rapat Komite I DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/7). Muqowam didampingi anggota Komite I DPD RI dari Dapil NTT, Abraham Pauliyanto.

Pada kesempatan itu, Muqowam menjelaskan, Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan merupakan tugas dan program dari Badan Legislasi Nasional (Balegnas) yakni DPR, DPD dan Pemerintah.

Balegnas menugaskan pembahasan RUU tersebut kepada DPD RI. Karena RUU tersebut menyangkut masalah daerah, DPD RI menyerahkan pembahasannya kepada Komite I DPD RI.

Dan, untuk diketahui, jelas senator dari Dapil Provinsi DI Yogjakarta tersebut, RUU tentang Daerah Kepulauan ini menjadi prioritas Baleg 2018, sehingga diharapkan RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, RUU ini merupakan response karena belum termuatnya aturan dan norma tentang pentingnya pengelolaan daerah kepulauan dalam UU Pemerintah Daerah, baik UU 23 Tahun 2014 maupun UU 32 Tahun 2004.

UU Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada mengindikasikan tidak adanya pemberian keadilan bagi daerah dan masyarakat daerah, baik Propinsi, Kabupaten atau Kota, yang sebagian besar daerah atau wilayahnya terdiri dari perairan/ lautan.

Ketidak adilan tersebut antara lain dikarenakan rumus atau dalil pembagian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) meniadakan unsur perairan/ laut sebagai komponen atau indikator dalam pembagian dana yang bersumber dari APBN.

Sementara itu delegasi DPRD NTT, berharap kepada Pusat yakni Pemerintah, DPR RI dan DPD benar-benar merealisasikan adanya UU tersebut. Jangan sampai daerah dan masyarakatnya hanya dikasih harapan tanpa ada realisasi, jangan pusat menjadi memberi PHP yakni Pemberi Harapan Palsu kepada daerah. Hal tersebut bakal membahayakan NKRI. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *