NASIONAL

PENGANGKATAN IRIAWAN PJS GUBERNUR, ACTA SAMPAIKAN PETISI KE OMBUDSMAN

HARIANTERBIT.CO– Polemik tentang pengangkatan Komisari Jenderal (Komjen) Mochamad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat terus bergulir.

Disamping sejumlah fraksi yang ada di parlemen menggagas hak angket kasus pengangkatan jenderal polisi itu sebagai pejabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Ketua Dewan Penasehat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Hisar Tambunan juga menyampaikan petisi kepada Ombudsman.

Hisar bahkan meminta Ombudsman sebagai lembaga pengawas mengambil sikap tegas terkait masalah ini. “Kami ingin tetap men-support Ombudsman agar segera mengambil satu langkah terkait dengan pengangkatan Plh Gubernur Jabar,” kata Hisar di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (22/6).

Bahkan Hisar menuding, banyak aturan yang dilanggar terkait pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pejabat sipil. Apalagi Januari lalu, Ombudsman telah memberi peringatan pengangkatan polisi aktif sebagai penjabat merupakan maladministrasi.

Namun, peringatan itu tetap dilanggar. “Kami meminta supaya Ombudsman mengambil satu langkah yang tegas sebagaimana dulu juga pak menteri pernah bilang, sebagai Gubernur Pak Anies Baswedan juga diminta menuruti rekomendasi Ombudsman terkait kasus jalan Tanah Abang. Sekarang pak menteri tidak konsisten mengikuti apa yang sudah diarahkan Ombudsman.”

Hisar menyebutkan, sejumlah aturan yang dilanggar Mendagri di antaranya Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Aturan itu mengatur pengisian jabatan gubernur dari jajaran pejabat tingkat madya (PNS).

“Dan Pasal 38 ayat (3) UU No: 2/2002 yang mengatur anggota Polri bisa menduduki jabatan di luar kepolisian asalkan sudah mengundurkan diri atau pensiun dari Polri,” kata Hisar.

Bagaimana respons Ombudsman terkait petisi ini, dijelaskan Ombudsman memang sudah melakukan pendalaman terhadap pengangkatan itu dan lembaga ini akan memutuskan apa saja langkah yang akan dilakukan.

Hisar bahkan juga menimbang apakah akan mengambil langkah hukum lain.
“Kami sampaikan dulu petisi ke Ombudsman. Lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Nanti Senin kami tentukan sikap dari ACTA selanjutnya,” kata Hisar.

Bila rekomendasi Ombudsman diabaikan Mendagri, dia mengusulkan agar presiden memberhentikan Mendagri. Sebab, Mendagri tak patuh pada UU.
“Kami berharap agar Ombudsman bisa bersikap tegas pada Mendagri agar mengoreksi kebijakan pengangkatan Iriawan sebagai penjabat gubernur,” demikian Hisar Tambunan. (ART)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *